Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Imbauan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, dari BKN, TKN hingga Polisi

Kompas.com - 25/06/2019, 17:31 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 pada Kamis (27/6/2019). Sidang putusan merupakan puncak perselisihan hasil PIlpres 2019 yang berlangsung di pengadilan.

Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6/2019). Akan tetapi, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang diputuskan akan dilakukan pada Kamis mendatang.

Demi mendukung keamanan dan kenyamanan keberlangsungan sidang putusan MK, sejumlah pihak berwenang memberikan imbauan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya:

1. Kegiatan Doa dan Damai

Koordinator Juru Bicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simajuntak, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggelar aksi di jalan ketika putusan MK berlangsung.

"Seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstitusional melalui MK dipimpin Mas BW (Bambang Widjojanto). Untuk relawan, pendukung, masyarakat, kami imbau lakukan kegiatan damai, berdoa, dan sebagainya," kata Dahnil di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya, Prabowo sudah mengungkapkan imbauan serupa jelang proses sidang sengketa Pilpres 2019 yang berlangsung pada tanggal 21 Juni lalu.

Baca juga: Jelang Putusan MK, BPN Prabowo Kembali Imbau Pendukung Tak Gelar Aksi

Imbauan ini kembali disampaikan Dahnil mengingat adanya massa Persatuan Alumni 212 yang berencana melakukan aksi massa jelang sidang putusan.

Sementara itu, Dahnil mengaku bahwa dia tidak bisa melarang jika masyarakat hendak menyalurkan aspirasinya.

"Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami. Tapi kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi warga," ujar Dahnil.

2. Tidak gelar aksi

Juru Bicara Bidang Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa secara politik seluruh proses ini hanya merupakan kontestasi.

Ia yakin bahwa pihaknya tidak akan menggelar aksi di jalan untuk merespons putusan MK.

"Dari kami tegak lurus satu komando Pak Prabowo Subianto untuk fokus pada proses persidangan, enggak ada yang lain," kata Hendarsam dalam diskusi betajuk "Sidang MK dan Kita" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Hendarsam mengatakan bahwa pihaknya akan menerima apa pun keputusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2019 secara lapang dada.

Tidak hanya BPN, pihak TKN Jokowi juga memberikan imbauan kepada masyarakat jelang sidang putusan MK yang digelar pada Kamis (27/6/2019).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com