4 Imbauan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, dari BKN, TKN hingga Polisi

Kompas.com - 25/06/2019, 17:31 WIB
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASuasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 pada Kamis (27/6/2019). Sidang putusan merupakan puncak perselisihan hasil PIlpres 2019 yang berlangsung di pengadilan.

Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6/2019). Akan tetapi, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang diputuskan akan dilakukan pada Kamis mendatang.

Demi mendukung keamanan dan kenyamanan keberlangsungan sidang putusan MK, sejumlah pihak berwenang memberikan imbauan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya:

1. Kegiatan Doa dan Damai

Koordinator Juru Bicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simajuntak, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggelar aksi di jalan ketika putusan MK berlangsung.

"Seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstitusional melalui MK dipimpin Mas BW (Bambang Widjojanto). Untuk relawan, pendukung, masyarakat, kami imbau lakukan kegiatan damai, berdoa, dan sebagainya," kata Dahnil di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya, Prabowo sudah mengungkapkan imbauan serupa jelang proses sidang sengketa Pilpres 2019 yang berlangsung pada tanggal 21 Juni lalu.

Baca juga: Jelang Putusan MK, BPN Prabowo Kembali Imbau Pendukung Tak Gelar Aksi

Imbauan ini kembali disampaikan Dahnil mengingat adanya massa Persatuan Alumni 212 yang berencana melakukan aksi massa jelang sidang putusan.

Sementara itu, Dahnil mengaku bahwa dia tidak bisa melarang jika masyarakat hendak menyalurkan aspirasinya.

"Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami. Tapi kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi warga," ujar Dahnil.

2. Tidak gelar aksi

Juru Bicara Bidang Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa secara politik seluruh proses ini hanya merupakan kontestasi.

Ia yakin bahwa pihaknya tidak akan menggelar aksi di jalan untuk merespons putusan MK.

"Dari kami tegak lurus satu komando Pak Prabowo Subianto untuk fokus pada proses persidangan, enggak ada yang lain," kata Hendarsam dalam diskusi betajuk "Sidang MK dan Kita" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Hendarsam mengatakan bahwa pihaknya akan menerima apa pun keputusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2019 secara lapang dada.

Tidak hanya BPN, pihak TKN Jokowi juga memberikan imbauan kepada masyarakat jelang sidang putusan MK yang digelar pada Kamis (27/6/2019).

Sedangkan, Juru Bicara Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Razman Arif Nasution, meminta masyarakat untuk mempercayakan proses sengketa hasil Pilpres pada MK.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggelar aksi di jalanan usai MK ketok palu, lantaran keputusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sudahilah demokrasi jalanan, kita masuk ke gedung untuk kita bersuara di dalam," ujar Razman.

Baca juga: TKN dan BPN Sepakat Tak Gelar Aksi di Jalan usai Putusan MK

3. Tidak ada mobilisasi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa Polri akan kembali melakukan penyekatan massa dengan langkah persuasif, seperti imbauan.

"Dari Polda Jabar dan Polda Banten, tentunya selalu melakukan imbauan-imbauan juga bersama tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat juga melakukan penyekatan-penyekatan," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin (24/6/2019).

Menurut Dedi, penyekatan ini dalam rangka pendekatan persuasif dan edukasi masyarakat.

Dedi mengatakan, fokus pengamanan adalah Gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang.

Lalu, ada juga personel yang berjaga di objek vital nasional lainnya, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan.

Baca juga: Cegah Mobilisasi Massa Jelang Putusan MK, Ini yang Akan Dilakukan Polisi

4. Tidak boleh bawa senjata tajam

Imbauan juga diungkapkan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian agar personel yang mengamankan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 untuk tidak membawa peluru tajam.

"Saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam, itu protap (prosedur tetap)-nya," kata Tito saat ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan pada Selasa (25/6/2019).

Kemudian, Tito mengatakan bahwa polisi akan membubarkan aksi yang tidak tertib dan menggangu kepentingan publik.

Namun, penindakan akan dilakukan secara terukur, misalnya dengan imbauan hingga tindakan maksimal, yakni menembak dengan peluru karet.

Tito juga mengimbau masyarkat agar tidak berbuat rusuh.

"Saya minta jangan buat kerusuhan, termasuk pihak ketiga mungkin. Karena apa, selain kami melakukan tindakan hukum yang berlaku, percayalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya kerusuhan," tutur Tito.

Diketahui, pemerintah akan mengerahkan 47.000 personel gabungan yang diturunkan yang terdiri dari 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri.

Baca juga: Pengamanan Putusan MK, Kapolri Tegaskan Polisi Tak Boleh Bawa Peluru Tajam

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X