Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri dan BNPP Bertekad Pertahankan Predikat WTP

Kompas.com - 14/06/2019, 15:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selama empat tahun berturut-turut dapat dipertahankan.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan tertulisnya usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) oleh BPK, di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: KKP Akhirnya Dapat WTP, Menteri Susi Akui Deg-degan

Tjahjo menuturkan, penghargaan dan apresiasi kepada jajaran di Kemendagri dan BNPP yang selama empat tahun mampu menunjukkan kinerja profesional.

Kinerja tersebut khususnya ditujukan dalam rangka menata keuangan anggaran negara sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan aspek-aspek sehingga Kemendagri dan BNPP memperoleh hasil WTP dengan baik," kata Tjahjo.

"Ini yang terus ingin kita pertahankan bahwa kementerian dan lembaga yang baik harus secara profesional dan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas khususnya masalah aset, masalah anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” lanjut politisi PDI-P ini.

Baca juga: Bahas Pencegahan Korupsi, Mendagri Ajak Tiga Kepala Daerah ke KPK

Terkait rekomendasi BPK, Mendagri menyatakan pihaknya akan menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari.

“Selama empat tahun ini kami konsisten kalau ada temuan apapun, rekomendasi akan kami lakukan,” ungkapnya.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak yang menolak hasil Pilpres tetapi mengakui hasil Pileg. Tjahjo Kumolo meminta pihak itu untuk memahami Pemilu Serentak karena baik Pilpres maupun Pileg melalui tahapan yang sama dengan petugas yang sama pula. Dan jika ada ketidakpuasan terkait hasil pilpres pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum ke MK. #Mendagri #TolakHasilPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com