Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegeraman Elite Demokrat dan Kelanjutan Koalisi Prabowo-Sandiaga...

Kompas.com - 20/05/2019, 08:02 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elite Partai Demokrat merasa geram atas pernyataan netizen di media sosial.

Kegeraman itu karena Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang menderita kanker darah disudutkan.

Tiga bulan terakhir, Ani Yudhoyono menjalani perawatan di National University Hospital, Singapura.

Selama itu pula, SBY selalu mendampingi Ani di sana. Kondisi ini membuat SBY tidak bisa banyak turun selama tahapan pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2019.

Baca juga: Gara-gara Buzzer, Politisi Demokrat Ini Juga Ingin Mundur dari Barisan Prabowo-Sandiaga

 

Di Twitter, sejumlah netizen menyebut sakit yang diderita Ani Yudhoyono hanya sebuah modus atau pura-pura. Hal ini membuat SBY tidak bisa maksimal membantu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

 

Pernyataan para warganet ini pun ditanggapi oleh sejumlah elite Demokrat yang aktif di media sosial Twitter, salah satunya Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen mengatakan, serangan terhadap Ani Yudhoyono sangat tidak patut.

"Tuduhan Ibu Ani pura-pura sakit atau merekayasa dirinya pura-pura sakit itu benar-benar menurut kami biadab. Politik itu memang keras, tapi kan tidak harus mencabut jiwa kemanusiaan kita," ujar Jansen ketika dikonfirmasi, Minggu (19/5/2019).

Jansen mengatakan, serangan terhadap Ani sama saja tidak menghargai perjuangan Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Demokrat: Kami Tetap Bersama 02 Sampai 22 Mei 2019

 

Meski tidak ada SBY, kata Jansen, kader Partai Demokrat lainnya tetap berjuang untuk Prabowo-Sandiaga.

"Ibu Ani ini posisinya sudah seperti ibu kandung kami seluruh kader Demokrat. Dengan kejadian Beliau dituduh tuduh sakit rekayasa ini sungguh telah menyakiti hati saya dan hati seluruh kader Demokrat," kata Jansen.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand mengatakan politik seharusnya tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Akhir-akhir ini Demokrat sering diserang terkait sikap politiknya yang dinilai "abu-abu".

Partai tersebut dicurigai ingin bergabung dengan koalisi petahana.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand mengatakan, selama ini kader Demokrat tidak pernah memusingkan tuduhan itu dan tetap ikut berjuang bersama koalisi Prabowo-Sandiaga.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com