Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lobi-lobi Pemindahan Ibu Kota di Forum Buka Puasa...

Kompas.com - 07/05/2019, 06:12 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo langsung menggelar buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di hari pertama puasa atau 1 Ramadan, Senin (6/5/2019). Momen tersebut pun dimanfaatkan Kepala Negara sebagai ajang lobi-lobi terkait rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota.

Pantauan Kompas.com, para pimpinan dari berbagai lembaga sudah mulai berdatangan ke Istana sejak pukul 16.30 WIB.

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru dan Bocoran Seorang Walikota di Kalimantan

Hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Ada juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, serta Muhaimin Iskandar. Hadir juga Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam serta Nono Sampono.

Selain para politisi dari senayan, hadir juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri tiba di Istana Negara pukul 17.00 WIB. Presiden mengenakan batik lengan panjang dipadu peci hitam, sementara Wapres mengenakan kemeja putih dan juga berpeci.

Baca juga: [POPULER MONEY] Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Pesawat | Pemindahan Ibu Kota, Rencana Mulia Penuh Onak

Begitu tiba, keduanya langsung mengambil posisi duduk diapit Zulkifli Hasan dan Bambang Soesatyo.

Menteri kabinet kerja juga hadir, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalili, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka duduk membaur dengan para pimpinan lembaga yang hadir.

Pemerintah Serius

Acara tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci al quran. Setelah itu, Jokowi langsung menyampaikan sambutannya dihadapan pimpinan lembaga negara yang hadir.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi.

Baca juga: Buka Puasa Bareng Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Singgung Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jokowi mengatakan, sejak tiga tahun lalu pemindahan Ibu Kota ini telah dibahas di internal pemerintah.

Lalu pada satu setengah tahun lalu, ia telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian dari berbagai sisi seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Hasil kajian itu, Jakarta maupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.

Baca juga: Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang, padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.

Tiga Daerah

Presiden lalu menyampaikan sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru. Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.

Namun, pada siang harinya, Bappenas sudah mengundang empat gubernur yang wilayahnya potensial untuk menjadi Ibu Kota baru, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com