Singgung Pemindahan Ibu Kota di Depan Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Ingin Lobi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta di depan pimpinan lembaga tinggi negara, Senin (6/5/2019).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, itu merupakan strategi dari pemerintah melobi parlemen agar rencana tersebut mulus dibahas di Senayan.

"Ini akan mempercepat proses. Karena bagaimanapun, proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik, bahkan sampai dalam bentuk undang-undang," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin malam.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Ditanya wartawan secara terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku, belum bisa berbicara banyak mengenai setuju atau tidaknya para wakil rakyat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Sebab, kajian pemindahan ibu kota masih dilakukan pemerintah, belum masuk ke tahap pembahasan bersama-sama DPR RI.

Meski demikian, pada dasarnya, DPR RI menyambut baik rencana itu. Apalagi, jika pemindahan itu tidak membebani APBN. Tinggal harus dilihat bagaimana konsep pemindahan ibu kota negara itu ke depannya.

"Tadi itu kami diyakinkan Bapak Presiden ada cara-cara yang tidak membebankan APBN. Nanti kita lihat saja ke depan bagaimana konsep Bappenas disinkronkan dengan Kemenkeu, baru nanti dibahasnya di DPR," ujar Bambang.

Baca juga: Bappenas: Porsi APBN Kecil dalam Pembangunan Ibu Kota Baru, Lebih Banyak Swasta

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin petang.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya ya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar," kata Jokowi.

Namun, ia tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.