Lobi-lobi Pemindahan Ibu Kota di Forum Buka Puasa...

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas hanga sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

"Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektar, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," kata dia.

Presiden Jokowi pun berjanji akan mengkonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan Ibu Kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum atau pun politik.

Baca juga: Agar Tak Bebani APBN, Pemindahan Ibu Kota Disarankan Melibatkan Swasta

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jaminan bahwa pemindahan Ibu Kota tak akan membebani anggaran negara.

Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani. Namun, Bappenas sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota akan melibatkan swasta.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.

Lobi DPR

Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jokowi sengaja menyinggung pemindahan Ibu Kota di forum buka puasa bersama sebagai strategi dari pemerintah melobi parlemen agar rencana tersebut mulus dibahas di Senayan.

"Ini akan mempercepat proses. Karena bagaimanapun, proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik, bahkan sampai dalam bentuk undang-undang," ujar Bambang.

Baca juga: Bappenas: Porsi APBN Kecil dalam Pembangunan Ibu Kota Baru, Lebih Banyak Swasta

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku, belum bisa berbicara banyak mengenai setuju atau tidaknya para wakil rakyat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Sebab, kajian pemindahan ibu kota masih dilakukan pemerintah, belum masuk ke tahap pembahasan bersama-sama DPR RI.

Meski demikian, pada dasarnya, DPR RI menyambut baik rencana itu. Apalagi, jika pemindahan itu tidak membebani APBN.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Kriteria Calon Ibu Kota Baru

"Tadi itu kami diyakinkan Bapak Presiden ada cara-cara yang tidak membebankan APBN. Nanti kita lihat saja ke depan bagaimana konsep Bappenas disinkronkan dengan Kemenkeu, baru nanti dibahasnya di DPR," ujar Bambang.

"Tinggal pelaksanaannya harus betul hati-hati, karena ini pemindahan ibu kota satu hal yang tidak mudah," tambah politisi Partai Golkar itu.