Teka-teki Ibu Kota Baru dan Bocoran Seorang Walikota di Kalimantan

Kompas.com - 06/05/2019, 09:00 WIB
Presiden Joko Widodo saat berada di Monumen Perjuangan Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo saat berada di Monumen Perjuangan Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019).


"HMMM.. Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah tengah," ungkap Jokowi di Tangerang, Selasa pekan lalu.

"Kira-kira itu lah," lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi membuat keputusan besar: memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta. Ibu kota baru akan didirikan di luar Jawa. Pulau Kalimantan jelas sebuah sinyal. Pertanyaannya, di mana tepatnya?

Program AIMAN memutuskan untuk mengurai jawabannya. Saya memulai dari alternatif jawaban para pimpinan Negeri.

Wilayah yang pernah disebut-sebut

Pada 2015 Kepala Bappenas saat itu, Andrinof Chaniago, pernah menyebut bahwa kota di Kalimantan paling potensial untuk dijadikan ibu kota Indonesia daripada kota di Jawa.

"Ketimbang Pulau Jawa, kalau di luar Jawa ya Kalimantan paling potensial. Kapasitas Pulau Jawa tidak mungkin menjadi ibu kota," kata Andrinof pada 1 April 2015.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kala itu, Andrinof menyebut kota-kota di Kalimantan Tengah dan Timur, minus Palangka Raya. Sebab menurutnya, Palangka Raya tidak memiliki daya dukung yang memadai.

Sementara itu, belum lama ini Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat kabinet terbatas (ratas) pada pekan lalu sempat mengusulkan tujuan perpindahan Ibu Kota ke Mamuju di Sulawesi Barat.

Penutup dari semua pernyataan ini adalah Presiden Jokowi yang memberikan "kode keras" akan wilayah yang direncanakan menjadi ibu kota baru.

Menggali jawabannya dari sejarah

Saya mendatangi sebuah kota di Kalimantan, Palangka Raya. Kenapa saya menuju ke sini? Satu pertimbangan yaitu mimpi Presiden Pertama RI Soekarno untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya. Proses ini dimulai pada 17 Juli 1957.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X