Lobi-lobi Pemindahan Ibu Kota di Forum Buka Puasa...

Pantauan Kompas.com, para pimpinan dari berbagai lembaga sudah mulai berdatangan ke Istana sejak pukul 16.30 WIB.

Hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Ada juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, serta Muhaimin Iskandar. Hadir juga Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam serta Nono Sampono.

Selain para politisi dari senayan, hadir juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri tiba di Istana Negara pukul 17.00 WIB. Presiden mengenakan batik lengan panjang dipadu peci hitam, sementara Wapres mengenakan kemeja putih dan juga berpeci.

Begitu tiba, keduanya langsung mengambil posisi duduk diapit Zulkifli Hasan dan Bambang Soesatyo.

Menteri kabinet kerja juga hadir, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalili, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka duduk membaur dengan para pimpinan lembaga yang hadir.

Pemerintah Serius

Acara tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci al quran. Setelah itu, Jokowi langsung menyampaikan sambutannya dihadapan pimpinan lembaga negara yang hadir.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sejak tiga tahun lalu pemindahan Ibu Kota ini telah dibahas di internal pemerintah.

Lalu pada satu setengah tahun lalu, ia telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian dari berbagai sisi seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Hasil kajian itu, Jakarta maupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang, padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.

Tiga Daerah

Presiden lalu menyampaikan sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru. Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.

Namun, pada siang harinya, Bappenas sudah mengundang empat gubernur yang wilayahnya potensial untuk menjadi Ibu Kota baru, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas hanga sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

"Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektar, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," kata dia.

Presiden Jokowi pun berjanji akan mengkonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan Ibu Kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum atau pun politik.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jaminan bahwa pemindahan Ibu Kota tak akan membebani anggaran negara.

Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani. Namun, Bappenas sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota akan melibatkan swasta.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.

Lobi DPR

Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jokowi sengaja menyinggung pemindahan Ibu Kota di forum buka puasa bersama sebagai strategi dari pemerintah melobi parlemen agar rencana tersebut mulus dibahas di Senayan.

"Ini akan mempercepat proses. Karena bagaimanapun, proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik, bahkan sampai dalam bentuk undang-undang," ujar Bambang.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku, belum bisa berbicara banyak mengenai setuju atau tidaknya para wakil rakyat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Sebab, kajian pemindahan ibu kota masih dilakukan pemerintah, belum masuk ke tahap pembahasan bersama-sama DPR RI.

Meski demikian, pada dasarnya, DPR RI menyambut baik rencana itu. Apalagi, jika pemindahan itu tidak membebani APBN.

"Tadi itu kami diyakinkan Bapak Presiden ada cara-cara yang tidak membebankan APBN. Nanti kita lihat saja ke depan bagaimana konsep Bappenas disinkronkan dengan Kemenkeu, baru nanti dibahasnya di DPR," ujar Bambang.

"Tinggal pelaksanaannya harus betul hati-hati, karena ini pemindahan ibu kota satu hal yang tidak mudah," tambah politisi Partai Golkar itu.