Hubungan Demokrat dan Koalisi Prabowo-Sandiaga Pasca-Pemilu..

KOMPAS.com – Partai Demokrat menjadi salah satu partai koalisi dalam kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Sebelumnya, partai itu memutuskan tidak memihak pada Pilpres 2014 silam.

Selama ada dalam koalisi, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini terlihat tidak begitu mendominasi. Meski begitu, mereka tetap mengkampanyekan Prabowo dan Sandiaga menjadi pemenang Pilpres untuk mengalahkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hari pencoblosan tiba, suara terkumpul, dan berbagai lembaga survei mulai mengeluarkan hasil penghitungan cepat yang mereka lakukan.

Dari hasil yang muncul, seluruh lembaga survei tersebut menyatakan kubu 01 Jokowi-Ma’ruf unggul atas Prabowo-Sandi dengan selisih 9-10 persen.

Di sinilah sikap Demokrat mulai terlihat.

Deklarasi Kemenangan Prabowo tanpa Demokrat

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.

Dalam kesempatan itu, tidak tampak anggota dari Partai Demokrat yang turut mendampingi Prabowo dalam setiap deklarasinya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya menghormati keputusan Prabowo untuk  mengklaim dan mendeklarasikan kemenangan.

Namun, Partai Demokrat akan tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas atas hasil pemilu.

"Saya menghargai Pak Prabowo berpendapat seperti itu, tetapi kami berpegang pada undang-undang. Dan semua proses atau keberatan apa pun, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang berwenang itu siapa," kata Amir.

Baca juga: Demokrat Hormati Klaim Kemenangan Prabowo, tetapi...

Imbauan SBY

KOMPAS.com/ ERICSSEN Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika diwawancarai oleh media setelah menggunakan hak pilihnya di KBRI Singapura, Minggu sore (14/4/2019). (KOMPAS.com/ERICSSEN)

Menanggapi suasana politik pasca-pemilu di Tanah Air, SBY yang berada di Singapura mengirimkan surat yang ditujukan kepada sejumlah petinggi Partai Demokrat, terkait sikap yang harus diambil dalam masa-masa setelah pemilihan.

Setidaknya, terdapat tiga poin utama yang disampaikan SBY melalui suratnya. Salah satunya adalah melarang segenap kader dan pengurus Partai Demokrat untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang berifat melanggar konstitusi.

"Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD," bunyi salah satu poin yang disampaikan SBY.

Baca juga: SBY Minta Demokrat Tak Terlibat Kegiatan yang Bertentangan dengan Konstitusi

"Setan Gundul"

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief