Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Sebut Bergabungnya Demokrat Harus Dibahas dengan Koalisi

Kompas.com - 03/05/2019, 15:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly menyatakan jika ada partai yang hendak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja maka harus dibahas oleh seluruh anggota koalisi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bisa saja pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membahas koalisi.

Saat ini, Koalisi Indonesia Kerja berisikan partai-partai pengusung dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Kami, Partai Golkar, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Demokrat. Soal keinginan bergabungnya Partai Demokrat tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Pertemuan Jokowi-AHY, Arah Politik Demokrat dan Ancaman Resistensi dari PDI-P

Ia menambahkan dalam membentuk kabinet diperlukan kepercayaan serta rasa saling menghormati di antara seluruh anggota koalisi.

Karena itu, Ace menambahkan, diperlukan komunikasi intensif di antara semua anggota sebelum membangun koalisi pemerintahan yang solid.

"Dlam sebuah koalisi pemerintahan itu, tentu prasyaratnya harus saling percaya dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang intens itu merupakan salah satu prasyarat yang dilalui untuk membangun saling percaya tersebut," lanjut dia.

Moeldoko sebelumnya menilai, tak menutup kemungkinan Jokowi dan AHY akan membicarakan koalisi pasca pilpres 2019 saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Anggap Pertemuan Antara AHY dan Jokowi Hanya Silaturahim

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Pada pilpres 2019, Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Gerindra, PKS dan PAN. Namun Moeldoko menegaskan bahwa politik bisa berubah dengan cepat.

"Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis," kata Moeldoko.

Saat ditanya apakah Jokowi berupaya merangkul Partai Demokrat lewat AHY, Moeldoko menjawab singkat sambil tertawa. "Ya sepertinya yang terlihat seperti itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com