Kompas.com - 06/05/2019, 18:25 WIB

KOMPAS.comPartai Demokrat menjadi salah satu partai koalisi dalam kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Sebelumnya, partai itu memutuskan tidak memihak pada Pilpres 2014 silam.

Selama ada dalam koalisi, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini terlihat tidak begitu mendominasi. Meski begitu, mereka tetap mengkampanyekan Prabowo dan Sandiaga menjadi pemenang Pilpres untuk mengalahkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hari pencoblosan tiba, suara terkumpul, dan berbagai lembaga survei mulai mengeluarkan hasil penghitungan cepat yang mereka lakukan.

Dari hasil yang muncul, seluruh lembaga survei tersebut menyatakan kubu 01 Jokowi-Ma’ruf unggul atas Prabowo-Sandi dengan selisih 9-10 persen.

Di sinilah sikap Demokrat mulai terlihat.

Deklarasi Kemenangan Prabowo tanpa Demokrat

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.
Berbeda dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan kekalahan bagi kubu 02, calon presiden dari kubu itu, Prabowo, justru menggelar beberapa kali deklarasi kemenangan di sore dan malam hari setelah proses pencoblosan usai.

Dalam kesempatan itu, tidak tampak anggota dari Partai Demokrat yang turut mendampingi Prabowo dalam setiap deklarasinya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya menghormati keputusan Prabowo untuk  mengklaim dan mendeklarasikan kemenangan.

Namun, Partai Demokrat akan tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas atas hasil pemilu.

"Saya menghargai Pak Prabowo berpendapat seperti itu, tetapi kami berpegang pada undang-undang. Dan semua proses atau keberatan apa pun, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang berwenang itu siapa," kata Amir.

Baca juga: Demokrat Hormati Klaim Kemenangan Prabowo, tetapi...

Imbauan SBY

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika diwawancarai oleh media setelah menggunakan hak pilihnya di KBRI Singapura, Minggu sore (14/4/2019). (KOMPAS.com/ERICSSEN)  KOMPAS.com/ ERICSSEN Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika diwawancarai oleh media setelah menggunakan hak pilihnya di KBRI Singapura, Minggu sore (14/4/2019). (KOMPAS.com/ERICSSEN)

Menanggapi suasana politik pasca-pemilu di Tanah Air, SBY yang berada di Singapura mengirimkan surat yang ditujukan kepada sejumlah petinggi Partai Demokrat, terkait sikap yang harus diambil dalam masa-masa setelah pemilihan.

Setidaknya, terdapat tiga poin utama yang disampaikan SBY melalui suratnya. Salah satunya adalah melarang segenap kader dan pengurus Partai Demokrat untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang berifat melanggar konstitusi.

"Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD," bunyi salah satu poin yang disampaikan SBY.

Baca juga: SBY Minta Demokrat Tak Terlibat Kegiatan yang Bertentangan dengan Konstitusi

"Setan Gundul"

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief

Mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief membuat twit melalui akun Twitter-nya mengenai keberadaan ‘setan gundul’ di dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Meski tidak menjelaskan secara gamblang, Andi menjelaskan "setan gundul" ada di dalam koalisi, namun di luar partai-partai politik yang tergabung.

Selain itu, "setan gundul" ini juga disebut  sebagai pihak yang menjadi corong perolehan suara kubu 02 sebanyak 62 persen, berbeda jauh dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei dan progress penghitungan nasional dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi, dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," tulis Andi.

Baca juga: Demokrat Ingin Selamatkan Prabowo dari Klaim Sesat Menang 62 Persen, Ini Kata BPN

Ia menuliskan pernyataan ini bersama dengan serangkaian twit lainnya.

Beberapa hal lain yang disampaikan Andi dalam twit tersebut antara lain posisi Partai Demokrat yang disebutnya ingin menyelamatkan Prabowo dari  perangkap sesat ‘setan gundul’.

Ia juga menyinggung soal pertemuan AHY  dan Jokowi. Dalam pandangan Andi Arief, pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak keluar dari prinsip-prinsip koalisi.

“Komunikasi politik AHY dengan Pak Jokowi tidak keluar dari prinsip-prinsip koalisi. AHY tidak melakukan deal-deal politik. Seharusny BPN juga bersikap sama dengan AHY untuk membuka ruang dialog,” tulisnya.

Pertemuan AHY dan Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ.

Sebelumnya, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo di Ruang Kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (2/5/2019).

Dalam pertemuan itu Komandan Satuan Tugas Bersama  (Kogasma) Partai Demokrat itu mengaku sebagai pihak yang diundang oleh Jokowi. Sementara mengenai materi yang akan dibahas, AHY mengaku kurang mengetahuinya.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak menutup kemungkinan adanya pembicaraan yang mengarah ke kemungkinan Partai Demokrat merapat di koalisi.

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko.

Baca juga: Datangi Istana, AHY Mengaku Diundang Jokowi

Sumber: Kompas.com (Rakhmat Nur Hakim, Ihsanuddin) dan Antara

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.