Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Pelaksanaan Pemilu 2019 Dapat Banyak Apresiasi dari Luar Negeri

Kompas.com - 24/04/2019, 11:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 mendapatkan apresiasi dari banyak negara.

"Kita bersyukur secara umum pemilu dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan aman. Dan kita sudah mendapatkan apresiasi dari banyak negara," ujar Wiranto dalam rapat koordinasi setelah pemilu di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Soal Pengerahan Brimob ke Jakarta, Wiranto Bilang Enggak Usah Diributkan...

 

Wiranto menambahkan, pemerintah bersyukur bahwa dulu diisukan bakal ada kerusuhan pada pelaksanaan pemilu, ternyata tidak terjadi. Sebab, Pemilu 2019 dilaksanakan serentak dan pemilihnya tercatat lebih dari 150 juta orang.

"Kita berhasil melaksanakan pemilu yang besar karena cakupan wilayahnya luas dan sangat kompleks untuk memilih lima sektor dalam satu hari," ungkapnya kemudian.

Kemudian, lanjut Wiranto, rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diamankan dan dikawal dengan baik hingga pengumuman resmi pada 22 Mei 2019.

Baca juga: Wiranto: Partisipasi Pemilih Naik, Presiden Terpilih Punya Legitimasi Tinggi

"Penghitungan suara oleh KPU akan kita kawal dengan baik, kita amankan dari segala intervensi yang dapat mengganggu aktivitas KPU, baik di daerah maupun di pusat," ungkapnya kemudian.

Dalam rapat itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu 2019. Wiranto menerangkan, Indonesia sudah memiliki sistem dan aturan yang jelas terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut Wiranto, jika ada pihak yang menemukan kecurangan, mereka dapat melakukan tindakan dengan membuat laporan ke lembaga yang berwenang. Wiranto meminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. <strong>#Wiranto #Pemilu2019 #MenkoPolhukam</strong>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com