Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengerahan Brimob ke Jakarta, Wiranto Bilang "Enggak Usah Diributkan..."

Kompas.com - 23/04/2019, 23:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak perlu meributkan pengerahan personel Brimob dari luar Jawa ke DKI Jakarta.

"Itu biasa, enggak usah diributkan kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini," ujar Wiranto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Pengamanan Ibu Kota Kembali Diperkuat, 200 Personel Brimob NTT Dikirim ke Jakarta

Menurut Wiranto, kebijakan itu sudah didasarkan pada analisis kerawanan sebuah daerah. Pasukan yang dikirimkan itu untuk mempertebal kekuatan yang sudah ada di daerah tersebut.

"Tujuannya apa? Untuk membuat masyarakat tenteram, membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," lanjut dia.

Meski demikian, kebijakan penebalan kekuatan di Ibu Kota tersebut juga bukan berarti Ibu Kota sedang dilanda kerawanan keamanan. Penebalan kekuatan personel hanyalah demi meyakinkan masyarakat bahwa Ibu Kota dalam kondisi aman.

Baca juga: Polri: Pasukan Brimob Nusantara Ke Jakarta untuk Antisipasi Penetapan Rekapitulasi Suara Resmi

 

Menurut Wiranto, kalaupun ada riak-riak yang terjadi, itu akan dapat dikendalikan aparat keamanan.

"Negara mana sih yang aman mutlak? Enggak ada ya. Ada juga hal-hal kecil yang membuat negara itu terganggu keamanannya," ujar Wiranto.

"Tapi, saya kira Indonesia ini, dengan predikat negara teraman nomor 9 di dunia dari 142 negara, berarti kita sebenarnya cukup aman. Marilah kita jaga keamanan, bukan hanya aparat keamanan, tapi juga masyarakat," lanjut dia.

Baca juga: 200 Personel Brimob Polda Kalbar Bantu Amankan Jakarta Pascapemilu

 

Diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan ada pengerahan personel Brimob datang ke Jakarta. Ia menyebut, kebijakan itu sebagai langkah preventif gangguan keamanan.

"Jadi kalau ada pasukan yang turun di lapangan, masyarakat justru harus merasa nyaman, jangan merasa ketakutan," ujar Moeldoko.

Kompas TV Pihak Polda Sulawesi Tenggara akan melakukan penyelidikan kepada 15 personel brimob yang melakukan perusakan sebuah rumah. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi disiplin. Di samping itu, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penganiayaan kepada salah satu anggota Brimob Sultra. Sebelumnya, puluhan anggota Brimob Polda Sulawesi Tenggara merusak rumah warga di Jalan Brigjen Katamso, Kendari. Perusakan diduga dilakukan sebagai buntut pencarian terhadap pelaku penganiayaan salah satu anggota Brimob. #PoldaSultra #Brimob #PerusakanRumah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com