Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Ciptakan Rasa Aman bagi Pemilih yang Datang ke TPS

Kompas.com - 15/04/2019, 11:22 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menginstruksikan jajaran lembaga dan kementerian di bawahnya untuk bersiap jelang masa pencoblosan, Rabu (17/4/2019.).

Instruksi ini disampaikan Wiranto saat membuka rapat koordinasi kesiapan akhir dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4/2019).

"Dua hari lagi kita akan menghadapi tahap puncak pemilu, yakni pencoblosan di seluruh Indonesia. Seperti saya pesankan saat kita video conference 20 Maret 2019 lalu jelang rapat umum. Harus kita laksanakan secara aman, lancar, dan sukses," ujar Wiranto saat membuka rapat.

Baca juga: Bahas Pemilu, Wiranto Pimpin Video Conference dengan Para Pejabat Daerah

Dalam rapat ini, dilakukan juga video conference dengan jajaran TNI dan Kepolisian di tiap daerah.

Wiranto meminta jajaran aparat di daerah memastikan pelaksanaan pemilu 17 April, besok berlangsung aman dan lancar.

"Berikan dan ciptakan ruang yang aman bagi pemilih untuk dapat bergerak berangkat dari rumah ke TPS. Dan laksanakan pemilihan bebas tanpa tekanan," ujar mantan Panglima ABRI ini.

Wiranto juga meminta aparat untuk tetap waspada terhadap segala indikasi gangguan pada pelaksanaan pemilu nanti.

"Pasang mata dan telinga, netralisir setiap indikasi yang akan mengganggu pemilu. Cari temukan atasi sebelum mereka melakukan kegiatan yang menganggu pemilu," ujarnya.

Terakhir, Wiranto juga mengingatkan kembali mengenai netralitas aparat. Ia menegaskan, TNI-Polri netral dalam pemilu.

"Ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri, jaga netralitas sebagai aparat keamanan yang baik dan terpecaya," kata Wiranto.

Dalan rapat ini, hadir para pejabat terkait seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Hadir pula Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com