Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Pengaruh Elektoral dari Prabowo-Sandiaga, Ini Taktik Demokrat

Kompas.com - 21/03/2019, 08:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat merasa tidak mendapatkan efek ekor jas dari sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

Sebagaimana dikutip Kompas.id, Kamis (21/3/2019), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtiar mengatakan, partainya memang harus bekerja ekstrakeras demi mendapatkan kursi di parlemen.

Sebab, efek ekor jas Prabowo-Sandiaga dinilai hanya dirasakan partai politik pengusung utama, Gerindra.

Oleh sebab itu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono mengandalkan dua hal dalam Pemilu 2019 ini. Pertama, sosok Komandan Satuan Tugas Bersama Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami gencarkan pendekatan ke kelompok milenial, khususnya lewat figur Mas AHY. Ia sudah berkeliling ke banyak daerah menyapa masyarakat," ujar Renanda.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Kedua, Demokrat juga mengandalkan kampanye 14 program prioritas kepada masyarakat. Demokrat sangat berharap program-program tersebut dapat menjadi pembeda dari partai politik peserta pemilu lainnya.

Survei elektabilitas partai yang dilakukan Litbang Kompas sendiri menunjukkan, elektabilitas Demokrat terus anjlok.

Pada pemilu 2014, Demokrat meraih 10,2 persen suara. Meloncat ke Oktober 2018, survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Demokrat mencapai 4,8 persen. Dalam survei yang digelar Februari-Maret 2019 ini, elektabilitas Demokrat sedikit menurun menjadi 4,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Jokowi Unggul di Jawa, Prabowo di Sumatera

Adapun, elektabilitas tertinggi diraih oleh PDI Perjuangan dengan 26,9 persen, disusul Partai Gerindra dengan 17,0 persen.

Bagi Demokrat, pemilu kali ini lebih sengit. Ini sekaligus menjadi bentuk seleksi alam agar partai politik lebih serius dalam mengelola kader dan program kerja untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dengan kondisi ini, ada kemungkinan penyederhanaan partai politik akan terjadi.

Bahkan, Direktur Eksekutif Center for Strategic dan International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan boleh jadi momentum pemilu kali ini merupakan salah satu cara alamiah untuk mengurangi jumlah partai politik.

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com