Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Katanya Pemerintah Melarang Azan, Masuk Logika Enggak?

Kompas.com - 27/02/2019, 15:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BANJAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) memerangi hoaks dan fitnah yang marak di masyarakat belakangan ini.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019) siang.

"Saya titip ini direspons dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah, isu-isu dari pintu ke pintu," ujar Presiden.

"Jika yang disampaikan ajakan kebaikan, silahkan, enggak apa-apa. Tapi jika yang disampaikan adalah hal-hal meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat, kita harus berani merespons," lanjut Jokowi.

Baca juga: Respons Jokowi soal Kampanye Hitam Ibu-ibu di Karawang

Ia mencontohkan hoaks dan fitnah yang baru-baru ini menyerang pemerintahan Jokowi, yakni apabila Jokowi terpilih di Pilpres 2019, maka suara azan akan dilarang.

Selain itu, isu lainnya adalah pernikahan sejenis akan dilegalkan oleh pemerintah apabila Jokowi terpilih kembali pada periode kedua.

"Misalnya pemerintah akan melarang adzan. Logikanya masuk enggak?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab peserta acara serempak.

"Logikanya masuk atau enggak masuk, tapi banyak masyarakat kita itu percaya. Makanya kalau hal-hal seperti ini tidak kita respons, masyarakat kita akan termakan," lanjut Jokowi.

Baca juga: Maruf Amin: Saya Tukang Azan, Kok Dibilang Enggak Ada Azan?

Presiden Jokowi membuka Munas serta Konbes NU 2019 pada penghujung pidatonya.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hadir pula Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siradj dan Mustasyar NU Kiai Haji Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com