Ini Pertimbangan Komisi III dalam Memilih Calon Hakim Konstitusi

Kompas.com - 07/02/2019, 19:16 WIB

Kristian Erdianto,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kristian Erdianto

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Hamdan Zoelva melakukan sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Ghazali, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal. TRIBUNNEWS/HERUDIN(HERUDIN)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i mengatakan, pihaknya memiliki beberapa pertimbangan dalam menyeleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyebut ada lima pertimbangan yang dicermati saat melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan yaitu, pengetahuan di bidang hukum, kejujuran, keberanian, wawasan yang luas dan integritas.

"Mereka ini kan aparat penegak hukum. Tentu mereka harus yang betul-betul memiliki pengetahuan di bidang hukum, memiliki kejujuran, keberanian, wawasan luas dan integritas," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Syafi'i berharap dengan mencermati kelima pertimbangan itu, Komisi III dapat memilih calon hakim MK yang profesional dan menjamin kepastian hukum.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Ia juga menekankan pentingnya integritas bagi calon hakim, mengingat produk hukum yang akan dihasilkan oleh MK bersifat final dan mengikat.

"Keputusan MK itu final and binding. Tidak bisa dibanding, tidak bisa di-PK (Peninjauan Kembali), bersifat final dan langsung dilaksanakan. Maka orang-orangnya harus memiliki integritas," kata Syafi'i.

Sejak Rabu (6/2/2019) hingga Kamis (7/2/2019), Komisi III melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 11 calon hakim MK.

Sebelas nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Setelah uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III akan menggelar rapat pleno pengambilan keputusan calon hakim MK.

Ada dua calon hakim yang dipilih untuk menggantikan Wahiduddin Adams dan Aswanto. Diketahui Masa jabatan keduanya akan berakhir pada Maret 2019 mendatang.

Kompas TV Acara refleksi tahun 2018 dan proyeksi kinerja tahun 2019 Mahkamah Konstitusi digelar di Hotel Le Meredien, Jakarta, Senin (28/1) pagi. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, menyampaikan pidato refleksi kinerja 2018 yang mencakup kegiatan dan langkah strategis yang telah dicapai MK sepanjang tahun 2018. Selain itu, proyeksi kinerja tahun 2019 juga disampaikan secara garis besar beserta alokasi anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK, utamanya peran MK dalam mengawal daulat rakyat, baik melalui putusan pengujian undang-undang maupun perkara persilisihan hasil pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.