Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi PPP Tingkatkan Dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf di Internalnya

Kompas.com - 25/01/2019, 13:27 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya terus berusaha meningkatkan dukungan internal untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Caranya dengan kunjungan door to door ke daerah-daerah.

Hal ini terkait survei Indikator yang menyebut PPP paling tak solid mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Kita kan melakukan micro canvassing dan micro targeting. Kalau kita ingat Pak Romi (Ketum PPP Romahurmuziy) itu jadi ketum tetapi dia tidak nyaleg. Salah satu alasannya ya itu agar dia bisa ke mana-mana," ujar Arsul ketika dihubungi, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Arsul Sani: Kita Sama-sama Tahu, Tahun 2014 PPP Usung Prabowo-Hatta

Arsul mengatakan, selama ini label Jokowi antiIslam dan PKI masih melekat pada kader dan masyarakat. Label semacam ini semakin berkembang lewat media sosial.

Arsul mengatakan cara mengatasinya tidak bisa melalui media sosial juga. Untuk itu, PPP menggunakan strategi micro canvassing.

"Kalau kita kontrol lewat medsos kan yang ada ribut saja. Maka satu-satunya cara ya dengan micro targeting dan micro canvasing. Datangin orangnya, diajak diberi informasi tentang yang sebenarnya," kata dia.

Baca juga: Waketum Akui Sebagian Pemilih PPP Masih Dukung Prabowo di Pilpres 2019

Pada Pilpres 2014, tingkat dukungan kader terhadap Jokowi hanya 31 persen. Itu sebabnya PPP memilih mendukung Prabowo-Hatta pada saat itu. Namun, setelah PPP menyatakan dukungan kepada Jokowi, dukungan kader meningkat.

Dia mengaku dukungan kader partai lain seperti PDI-P dan Partai Nasdem masih lebih tinggi. Namun itu karena partai tersebut sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014.

"Setelah kami bekerja ya ada peningkatan. Tetapi kalau dibandingkan dengan PDI-P, PKB, Nasdem memang tidak bisa karena pada 2014 mereka kan sudah bersama Pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: Survei Indikator: PPP dan Hanura Paling Tak Solid Dukung Jokowi-Maruf

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa dukungan pemilih koalisi partai-partai pengusung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, terbelah.

Fenomena ini disebut sebagai split-ticket voting, yaitu pilihan elite partai yang tidak sejalan dengan keinginan basis massa mereka.

Dari 9 parpol pendukung, pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura menjadi yang paling tidak solid mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Data Indikator menunjukkan sebanyak 43,2 persen pemilih PPP memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kompas TV Rapat ini dihadiri oleh para calon anggota legislatif partai berlambang Kabah tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com