Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Tiap Pemilu, Kami Selalu Diprediksi Tidak Lolos Parlemen...

Kompas.com - 09/01/2019, 13:38 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak panik dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut partainya belum sepenuhnya aman untuk lolos ke parlemen.

Menurut Arsul, hasil survei semacam ini selalu dialami PPP setiap jelang pemilu.

"Jadi PPP itu setiap mau pemilu selalu surveinya jeblok dan selalu diprediksi tidak lolos parlemen. Itu dari sejak pemilu masa reformasi," ujar Arsul di Gedung DPR, Rabu (9/1/2019).

Jelang Pemilihan Legislatif 2014, kata Arsul, hasil survei tertinggi untuk PPP hanya 2,4 persen. Bahkan ada hasil survei yang menunjukan elektabilitas PPP di bawah 2 persen. Namun, hasilnya PPP mendapatkan dukungan sebesar 6,52 persen.

Baca juga: Survei LSI: 6 Partai Tak Lolos ke DPR, 5 Partai Belum Aman

Oleh karena itu, Arsul pun masih optimis partainya akan mendapatkan dukungan yang lebih tinggi lagi. Dia yakin PPP masih menduduki kursi parlemen pada periode mendatang.

"Hasil real versus hasil survei itu bisa 2,5 sampai 3 kali lipat. Jadi justru kalau sekarang hasilnya di 3 persen, itu lebih baik dari hasil survei di jelang pemilu 2014," kata dia.

Arsul tetap berterima kasih atas hasil survei ini. Sebab PPP bisa mendapatkan gambaran peta dukungan terhadap partainya pada Pemilihan Legislatif 2019.

Sebelumnya, survei LSI Denny JA per Desember 2018 menunjukkan, ada enam partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen.

Sementara posisi lima partai lainnya masih belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Enam parpol yang terancam tak lolos ke DPR, yakni:

1. Hanura: 0,6 persen

2. PBB: 0,2 persen

3. Garuda: 0,2 persen

4. PSI: 0,1 persen

5. Berkarya: 0,1 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com