Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akar Rumput PPP yang Dukung Jokowi Diklaim Naik 2 Kali Lipat dari 2014

Kompas.com - 18/12/2018, 16:13 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan akar rumput PPP yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Pilpres 2014 lalu.

Saat mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, Arsul mengatakan akar rumput PPP yang mendukung Jokowi baru 31 persen. Hal itu yang membuat PPP pada saat itu mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Baca juga: Ketum PPP Anggap Pemindahan Markas Sandiaga ke Jateng Gimmick, Ini Respons BPN

"Sekarang dari hasil lembaga survei, dari 31 persen itu maka tingkat dukungan akar rumput PPP, struktur, dan kultur PPP itu sudah 69,7 persen. Jadi sudah dua kali lipat lebih," ujar Arsul di kompleks parlemen, Selasa (18/12/2018).

Meskipun sudah meningkat banyak, Arsul mengakui jumlah akar rumput yang mendukung Jokowi-Ma'ruf harus lebih ditingkatkan lagi. Dia setuju ketika PPP disebut punya pekerjaan rumah lebih besar dari partai lain di koalisi untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Sebab dari semua partai, hanya PPP dan Golkar yang baru mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Memang dibandingkan dengan partai-partai yang sudah sejak 2014 mendukung Pak Jokowi, kami memang masih lebih rendah," kata dia.

Namun, Arsul optimistis dukungan dari akar rumput masih bisa bertambah. Elite PPP akan turun ke daerah-daerah untuk bertemu kader rumput untuk meningkatkan dukungan itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengaku, saat ini pekerjaan rumah terbesar untuk memenangkan pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin ada di partainya dan Golkar.

Sebab, masih banyak kader PPP dan Golkar yang diprediksi belum akan memilih Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Baca juga: Romahurmuziy: PR Terbesar Menangkan Jokowi Ada di PPP dan Golkar

Pasalnya, PPP dan Golkar tidak ikut mengusung Jokowi saat Pilpres 2014. Saat itu, PPP dan Golkar mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Karena partai lain sudah mengusung Pak Jokowi pada 2014, angka meraka sudah relatif tinggi di atas 90 persen (kader yang pilih Jokowi-Ma'ruf). Pekerjaan rumah ada pada kami, PPP dan Golkar," kata Romi.

Kompas TV Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota tkn di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin pada Senin malam dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai pendukung dan anggota dewan pengarah tim kampanye nasional.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com