Pengadilan Ad Hoc dan Penculikan Aktivis, Isu HAM yang Harus Dijawab Capres dalam Debat

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam tema yang akan dibahas dalam debat Pemilihan Presiden 2019.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memetakan beberapa masalah menonjol terkait HAM yang perlu dijelaskan kedua kandidat pasangan calon.

Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, persoalan yang harus dibahas adalah janji yang belum terlaksana yaitu pengadilan HAM ad hoc.

"Kalau kita lihat dari awal Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres salah satu tema dalam nawacita adalaha penegakan HAM. Termasuk pembentukan pengadilan ad hoc pelanggaran HAM masa lalu," ujar Kepala Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanesia, ketika dihubungi, Selasa (8/1/2019).

"Jelang lima tahun, belum ada satupun pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk," tambah dia.

Dalam konteks penegakan HAM, Kontras menyimpulkan tidak ada sama sekali upaya dari pemerintahan Jokowi. Alih-alih membuat pengadilan ad hoc, Putri menyayangkan pemerintah malah mewacanakan Dewan Kerukunan Nasional.

Baca juga: Kedua Paslon Diminta Tidak Jadikan Isu HAM Gimmick Politik Semata

Sementara untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Putri mengatakan, Komnas HAM telah menyatakan ada keterlibatan Prabowo atas kasus penculikan aktivis.

"Tetapi tidak pernah ada pengadilan HAM untuk Prabowo," kata Putri.

Banyak pembelaan yang menyebut Prabowo sudah menjalani hukumannya dengan dipecat dari jabatan militernya. Padahal hukuman itu saja tidak cukup.

Putri mengatakan, seharusnya Prabowo diadili karena ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

"Saya khawatir dengan jejak rekam yang bersangkutan tak pernah diadili ini. Bagaimana paslon nomor 02 punya agenda berkaitan dengan HAM?" kata dia.

Harus dijawab

Permasalahan itu harus dijawab dalam debat pertama Pilpres ini. Putri mengatakan Jokowi harus menjelaskan apa kendala yang dialami pemerintah sampai pengadilan ad hoc tidak bisa terlaksana.

"Mengapa pemerintahannya dalam lima tahun ini gagal membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan. Agar publik bisa melihat secara jernih," kata Putri.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Putri mengatakan, ada baiknya Prabowo juga menjawab permasalahan yang dituduhkan padanya dalam debat nanti.

Sebab masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Prabowo terkait hal itu. Dia berharap topik tersebut masuk menjadi salah satu pertanyaan bagi Prabowo.