Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu Diingatkan Tak Terpancing Mainkan Politik Identitas

Kompas.com - 31/12/2018, 06:58 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Rubi Khalifa mengingatkan, dua pasangan capres dan cawapres termasuk tim suksesnya, untuk tak menggunakan politik dalam Pilpres 2019.

Ia mengatakan, kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus menyiapkan peredamnya. Masyarakat yang dipapar politik identitas tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

"Kalau Anda menggunakan politik identitas, Anda harus menyiapkan remedy-nya (obatnya). Dampak di masyarakat tidak boleh ditinggalkan begitu saja," kata dia, dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

Secara khusus, Rubi mengingatkan kubu Jokowi-Ma'ruf untuk tidak ikut terjebak dalam praktik politik identitas.

Baca juga: Politik Identitas Dinilai Berdampak ke Masyarakat, Elite Tak Pernah Siapkan Solusi

Menurut dia, hal ini dinilai penting dilakukan kubu Jokowi-Ma'ruf. Alasannya, sebagai petahana, Jokowi-Ma'ruf punya peranan untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. 

"Tidak perlu bermain di genderang yang sama, harus menggunakan cara lain. Optimisme harus dibangun di mana-mana," kata dia. 

Rubi menilai, sebagai petahana, sebaiknya kubu Jokowi-Ma'ruf lebih banyak membingkai ulang keberhasilan program pemerintah.

Kritik juga dilayangkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) untuk Indonesia, Ray Rangkuti. Ia menyayangkan pendukung Jokowi-Ma'ruf yang terpancing melakukan politik identitas.

Baca juga: Kedua Paslon Dinilai Gunakan Politik Identitas untuk Raih Suara

"Setelah La Nyalla menantang kepandaian jadi imam shalat, arus baliknya terjadi. Kalau dulu Pak Jokowi yang terkena imbas, sekarang kubu itu ikut memainkannya. Dua kubu memainkan," ujar Ray.

Ray mengatakan tantangan La Nyalla seolah menjadi titik balik sikap kubu Jokowi-Ma'ruf. Setelah itu, kubu Jokowi-Ma'ruf ikut berkomentar mengenai video perayaan natal calon presiden Prabowo Subianto.

Ray menilai, intensitas politik identitas pada Pilpres 2019 kali ini memang tidak setinggi Pilkada DKI 2017.

Namun, politik identitas ini akan terus dimainkan kedua kubu pasangan calon sampai hari pencoblosan nanti.

"Jadi alih-alih diminimalisasi, keduanya jadi saling kapitalisasi," kata Ray.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com