Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Buat Regulasi untuk Tekan Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penggunaan politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019. Menurut Haedar, perlu ada regulasi agar politik identitas dapat diminimalisir pada Pilpres 2019.

"Perlu dibicarakan lagi bagaimana sistem kita relatif tak bisa memberi ruang kepada politik identitas," ujar Haedar saat ditemui di Lantai 5, Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/8/2018).

Meski demikian, Haedar menegaskan politik identitas tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sebab, identitas pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih memegang adat istiadat sangat kuat.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

Oleh sebab itu, regulasi yang Haedar maksud, yakni bagaimana politik identitas justru tidak berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus berdampak positif.

"Politik identitas itu menjadi culture positif untuk meneguhkan ke-Indonesia-an kita. Karena tidak mungkin dihilangkan politik identitas itu. Bagaimana juga politik identitas itu juga memperoleh akomodasi yang rasional dalam konteks kebangsaan kita," lanjut dia.

Menurut Haedar, penggunaan politik identitas di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Di sisi satu, aktor politik menjadikan politik identitas sebagai alat untuk mendongkrak elektoral. Tapi di sisi lain, sejumlah kelompok primordial menjadikan itu sebagai bahan transaksi.

"Pembeli dan penjual itu ketemu. Jadi aktor-aktor politik memerlukan politik identitas untuk suara, untuk elektoral. Sebaliknya juga kelompok primordial itu menjadikan agama, suku, ras, golongan sebagai alat untuk transaksi," ujar Haedar.