Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Ajak Rakyat Tinggalkan Politik Identitas

Kompas.com - 16/08/2018, 11:50 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 secara damai dan gembira.

Menurut dia, Pemilu 2019 harus dijadikan sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan.

"Kita harus menjadikan Pemilu sebagai wahana yang mencerahkan. Berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan. Karena lawan politik bukanlah musuh yang harus dilenyapkan," kata Bambang saat berpidato dalam sidang tahunan DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Buat Regulasi untuk Tekan Politik Identitas

Bambang menyadari, dunia politik hari ini sudah masuk dalam era digital, era revolusi industri 4.0, dimana salah satu produk populernya adalah media sosial. Dengan media sosial ini, demokrasi tumbuh sangat dinamis, sehingga kerap sulit untuk dikendalikan.

Karena itu, demi menjaga keteduhan politik, diperlukan kearifan dalam memanfaatkan media sosial, terutama terkait isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas.

Masyarakat, menurut dia, tidak boleh membiarkan berkembangnya politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

"Bayangkan, karena berbeda haluan politik, tokoh agama acap kali dihujat. Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

"Akibatnya, kebinekaan kita dalam bahaya. Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista," tamba politisi Golkar ini.

Bambang pun mengajak semua pihak untuk memperkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan. Dengan begitu, semua warga bangsa merasa nyaman, hidup rukun dan bahagia dalam rumah besar Pancasila.

"Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas: selamat tinggal politik identitas," ujar dia.

Kompas TV Isu politik identitas saat ini semakin menurun, bahkan isu ini jauh dibawah isu ekonomi, dengan demikian ekonomi menjadi sebuah masalah yang sangat dominan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com