Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Penduduk Jawa Barat Besar, Tentu Porsinya Besar di Kabinet

Kompas.com - 11/11/2018, 14:13 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, Jawa Barat harus mendapat perhatian khusus, termasuk soal jatah di kabinet. Sebab, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Paguyuban Pasundan, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/10/2018).

"Saya sudah bisik-bisik ke Pak Gubernur agar bersama-sama membangun provinsi ini. Dengan penduduk yang besar, tentu porsinya besar di kabinet. Logikanya memang harusnya seperti itu," kata Jokowi disambut tepuk tangan dan riuh hadirin.

Jokowi mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat hampir 50 juta jiwa. Jumlah ini tentu sangat besar dan perlu perhatian khusus baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Baca juga: Jokowi-Maruf Targetkan Kemenangan 60 Persen di Jawa Barat

Jokowi mengatakan, sejauh ini di Jawa Barat memang masih dalam proses pembangunan. Misalnya, bandara Kertajati yang sudah beroperasi dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang akan diresmikan dalam waktu dekat.

"Pada kesempatan kali ini saya ingin dengan kerendahan hati, masukan-masukan, dan input-input kepada saya dalam membangun Jawa Barat," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyatakan harapannya agar Jokowi tak bosan-bosan berkunjung ke Jawa Barat. Ia menekankan bahwa jumlah penduduk Jabar adalah 20 persen dari total penduduk Indonesia.

"Kalau Jabar beres, damai kondusif, 20 persen masalah Indonesia beres dan kondusif," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com