Tanggap Darurat Sulteng Berakhir, Sebagian Pasukan akan Ditarik

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tanggap darurat pasca bencana di Sulawesi Tengah berakhir hari ini Jumat (26/10/2018). Kini, Sulteng memasuki masa transisi ke tahap rehabilitasi-rekonstruksi.

Menko Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah akan menarik pasukan evakuasi dan keamanan yang sudah bekerja di Sulteng.

"Beberapa pasukan harus kami tarik kembali, kemudian bantuan-bantuan alat berat berangsur-angsur harus kami tarik lagi," ujar Wiranto saat meninjau Palu, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat. 

Baca juga: Total Sementara Kerugian Bencana Sulteng Capai Rp 15,29 Triliun

Meski begitu, mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat di Sulteng tidak perlu khawatir dengan penarikan pasukan tersebut.

Bahkan Wiranto menegaskan, penarikan sebagian pasukan itu tidak akan membuat aksi penjarahan terjadi lagi. Pemerintah memberikan jaminan keamanan di Sulteng.

"Tadi orang-orang tanya, bagaimana pak, apa mungkin akan ada penjarahan lagi? Ya tidak ada," kata mantan Panglima ABRI itu.

"Penjarahan itu kan bersifat spontan, pada saat orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, di sampingnya ada mini market, saya pun jarah juga jika jadi mereka," sambung WIranto.

Menurut Menko Polhuklam, fasilitas keamanan juga sudah dapat dinormalkan sehingga tak perlu ada penambahan pasukan polisi dari luar daerah.

Selain itu, fasilitas umum disebut sudah tak ada masalah mulai dari penyediaan air minum (PDAM), listrik hingga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Tanggap Darurat Usai, Penanganan Bencana Sulteng Masuki Masa Transisi

Rencananya, pemerintah memindahkan para pengungsi ke hunian sementara (Huntara) sesegera mungkin.

Pemerintah sudah mulai membangun huntara yang ditargetkan sebanyak 1.200 unit, masing-masing unit dapat dihuni 10-12 kepala keluarga.

Penyediaan hunian sementara dinilai sangat penting mengingat Indonesia saat ini mulai memasuki musim penghujan.