Pemerintah Akan Beri Bantuan Jaminan Hidup untuk Pengungsi di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memindahkan para pengungsi korban bencana di Sulawesi Tengah ke hunian sementara (huntara) pasca masa tanggap darurat berakhir. Relokasi ini dilakukan secara bertahap.

Selain huntara, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa jaminan hidup untuk para korban terdampak bencana gempa bumi dan tsunami tersebut. 

"Menteri Sosial sedang menghitung kembali tentang bagaimana jaminan hidup atau Jadup istilahnya, akan diberikan," ujarya di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan, bantuan jaminan hidup itu akan diberikan setelah para pengungsi pindah ke hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah.

Namun Wiranto belum mau menjelaskan lebih lanjut soal bantuan jaminan hidup ini. apakah berupa modal usaha atau dana bantuan untuk membangun rumah seperti untuk korban gempa Lombok.

"Ini perlu dihitung berapa kepala keluarga (yang menjadi korban), ini semua akan kita selesaikan besok," kata dia.

Rencananya, pemerintah menghentikan masa tanggap darurat bencana di Sulawesi Tengah pada Jumat (26/10/2018).

Untuk memuluskan masa transisi dari tangap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintahan daerah di Sulawesi Tengah dalam waktu dekat.

Baca juga: Bangun Hunian Sementara di Sulteng, Pemerintah Terbuka untuk Bantuan Internasional

Sebelumnya, menurut Wiranto, sejumlah perusahaan badan usaha milik negara sudah membangun huntara untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng. Huntara juga sedang dibangun oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) .

Menteri PUPR kata Wiranto, sudah berjanji akan menyelesaikan 1.200 barak Huntara pada pertengahan Desember 2018.

Selain Huntara, pemerintah juga akan membagikan tenda untuk pengungsi yang nantinya tidak kebagian menempati Huntara. Mantan Panglima ABRI ini memastikan, kualitas tenda setara dengan Huntara.