Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut dan Sri Mulyani Pose Satu Jari, Tim Jokowi Salahkan KPU Kurang Sosialisasi

Kompas.com - 18/10/2018, 14:25 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, membela Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan satu jari di pertemuan IMF-Bank Dunia.

Karding menilai, sikap itu dilakukan Luhut dan Sri karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang melakukan sosialisasi mengenai aturan apa saja yang boleh dan tidak dibolehkan.

"Mungkin teman-teman KPU perlu sosialisasi yang lebih intensif terutama kepada para pejabat. Karena aturan pemilu kita ini terlalu teknis, spesifik, dan semua mau diatur," kata Karding di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Soal Salam Satu Jari, Tim Prabowo-Sandi Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Karding mengatakan, ia yang sudah lima kali ikut pemilu saja kesulitan memahami satu per satu aturan kampanye. Apalagi pejabat setingkat menteri seperti Luhut dan Sri Mulyani.

"Butuh sosialisasi yang mendalam. Terutama bagi pejabat yang tiap hari sibuk dan enggak sempat memperhatikan hal-hal teknis seperti itu kan," kata anggota DPR dari fraksi PKB ini.

Karding berharap Badan Pengawas Pemilu tidak terlalu reaktif dalam menanggapi laporan terhadap Luhut dan Sri Mulyani yang rencananya akan dilayangkan tim Prabowo-Sandi.

Menurut dia, Bawaslu bisa memberikan peringatan terlebih dahulu.

Baca juga: Soal Pose Satu Jari Luhut dan Sri Mulyani di Acara IMF, Ini Komentar Bawaslu

Sebab, Karding meyakini, Sri Mulyani dan Luhut sama sekali tidak berniat untuk melanggar aturan kampanye.

"Kan tahapan awal hukum itu tergantung niat. Tahap awal diberikan teguran, atau diberikan persuasi. Kalau sudah diingatkan masih berulang, itu boleh kena hukum. Kan kita bukan mau menghukum orang, tapi mau memperbaiki orang supaya ikut regulasi," kata dia.

Karding berharap, jangan sampai persoalan teknis seperti ini mengalahkan substansi yang harusnya ditampilkan dalam Pilpres 2019.

"Tujuan kita kan ingin membangun pileg dan pilpres yang beredukasi, yang artinya ide-ide dan gagasan kita sampai ke masyarakat. Jangan sampai ini terhalang gara-gara itu," ujar Karding.

Sebelumnya, beredar video Luhut dan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari pada acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018). Video ini beredar di media sosial.

Baca juga: Timses Jokowi: Masa Gara-gara Telunjuk Sepele Dilaporkan ke Bawaslu?

Dalam video itu terlihat awalnya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari. Akan tetapi, Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya.

Luhut dan Sri Mulyani lantas mengoreksi dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari.

Dalam video juga terdengar bahwa Sri Mulyani memberitahukan bahwa nomor 1 adalah nomor urut Jokowi, sementara nomor 2 adalah nomor urut Prabowo.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com