Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Prabowo-Sandiaga Sebut Etika Politik Kubu Jokowi-Ma'ruf Rendah

Kompas.com - 28/09/2018, 18:42 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, koalisi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki etika politik yang rendah.

Hal itu ia sampaikan merespons 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bagi saya, masuknya 15 Menteri kabinet kerja menjadi Timses, membuktikan rendahnya etika politik petahana," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Anggap Wajar 15 Menteri Gabung ke Tim Kampanye Nasional

Menurut Dahnil, masuknya menteri dalam tim kampanye berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kinerja menteri juga akan terganggu.

"Saya kira para menteri yang menjadi timses tersebut perlu belajar dari sikap Pak Mahfud MD yang menolak menjadi Timses karena merasa tak elok karena beliau masih menjabat BPIP, atau bisa juga meneladani etika Pak Din Syamsudin yang mundur," kata Dahnil.

Ia menegaskan, pasangan Prabowo-Sandiaga berkomitmen tidak melibatkan para kepala daerah yang berasal dari kader partai pengusung sebagai bagian dari tim kampanye.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pak Sandiaga yang Terhormat, Tolong Berkaca Sebelum Beri Statement...

"Mereka hanya diminta untuk bekerja maksimal untuk pelayanan dan pembangunan dan tidak perlu terbebani dengan kampanye Prabowo-Sandiaga," kata dia.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, sebelumnya memastikan, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional tak akan mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Baca juga: Gaet 15 Menteri, Ini Komitmen Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Ia juga menjamin bahwa para menteri itu tak akan menggunakan fasilitas negara jika terlibat dalam kegiatan kampanye.

“Kami sudah banyak pengalaman terkait hal tersebut. Dengan demikian pejabat negara yang memang berdasarkan undang-Undang tidak boleh gunakan fasilitas negara,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Jadi Jurkam Jokowi-Maruf, Wiranto Bilang Pejabat Negara Tak Harus Netral

“Kecuali presiden fungsi protokolernya melekat didalam diri presiden, tapi beliau selalu untuk berkampanye pada hari libur,” lanjut Hasto.

Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa timnya tak akan menggunakan kampanye negatif.

“Kita tidak akan menggunakan negative campaign, tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Terhadap program keberhasilan Pak Jokowi wajar kalau hal tersebut kami sosialisasikan,” kata Hasto.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com