Hal itu ia sampaikan merespons 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Bagi saya, masuknya 15 Menteri kabinet kerja menjadi Timses, membuktikan rendahnya etika politik petahana," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (28/9/2018).
Menurut Dahnil, masuknya menteri dalam tim kampanye berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kinerja menteri juga akan terganggu.
"Saya kira para menteri yang menjadi timses tersebut perlu belajar dari sikap Pak Mahfud MD yang menolak menjadi Timses karena merasa tak elok karena beliau masih menjabat BPIP, atau bisa juga meneladani etika Pak Din Syamsudin yang mundur," kata Dahnil.
Ia menegaskan, pasangan Prabowo-Sandiaga berkomitmen tidak melibatkan para kepala daerah yang berasal dari kader partai pengusung sebagai bagian dari tim kampanye.
"Mereka hanya diminta untuk bekerja maksimal untuk pelayanan dan pembangunan dan tidak perlu terbebani dengan kampanye Prabowo-Sandiaga," kata dia.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, sebelumnya memastikan, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional tak akan mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya.
Ia juga menjamin bahwa para menteri itu tak akan menggunakan fasilitas negara jika terlibat dalam kegiatan kampanye.
“Kami sudah banyak pengalaman terkait hal tersebut. Dengan demikian pejabat negara yang memang berdasarkan undang-Undang tidak boleh gunakan fasilitas negara,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.
“Kecuali presiden fungsi protokolernya melekat didalam diri presiden, tapi beliau selalu untuk berkampanye pada hari libur,” lanjut Hasto.
Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa timnya tak akan menggunakan kampanye negatif.
“Kita tidak akan menggunakan negative campaign, tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Terhadap program keberhasilan Pak Jokowi wajar kalau hal tersebut kami sosialisasikan,” kata Hasto.
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/18422491/jubir-prabowo-sandiaga-sebut-etika-politik-kubu-jokowi-maruf-rendah