Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh GNPF, FPI dan PA 212 Tempati Posisi Strategis di BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 28/09/2018, 12:31 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam (FPI) dan Presidium Alumni Aksi Bela Islam (PA) 212 masuk dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari dokumen yang dipublikasikan di website Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat ada tiga tokoh organisasi keagamaan yang menempati posisi strategis di BPN.

Baca juga: Prabowo: China Penting bagi Indonesia, Hubungan Harus Ditingkatkan

1. Slamet Maarif

Slamet Maarif menjabat sebagai Wakil Ketua BPN bersama aktivis Gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Sekjen parpol pengusung pasangan Prabowo Sandiaga.

Slamet merupakan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) dan juga menjabat sebagai Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212.

2. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i

Baca juga: Tim Kampanye Jokowi-Maruf 5.279 Orang, Prabowo-Sandiaga 94 Orang

Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN. Pengasuh pondok dan lembaga pendidikan As-Syafi’iyah itu merupakan anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212.

Ia juga pernah menjadi Ketua pengarah panitia Ijtima Ulama II 

3. Yusuf Muhammad Martak

Baca juga: Dua Mantan Menteri Kabinet Jokowi Masuk Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Yusuf Muhammad Martak menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPN. Dewan Pengarah diketuai oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Yusuf merupakan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang telah menyatakan dukungan ke pasangan Prabowo-Sandiaga melalui rekomendasi Ijtima Ulama II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com