KPK: Penahanan Idrus Marham agar Proses Penyidikan Cepat Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, penahanan Idrus Marham dilakukan untuk mempercepat proses hukum yang akan dihadapinya.

"Itu kewenangan penyidik, mungkin penyidik menilai bahwa alat bukti cukup dan mungkin penyidik mau mempercepat proses segera selesai," ujar Alex di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: Idrus Marham Ditahan KPK

Idrus ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan (rutan) KPK.

Alex mengatakan, merupakan salah satu hak dari seorang tersangka untuk segera diproses, supaya proses hukumnya dapat berjalan cepat.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/8/2017).

"Merupakan hak tersangka untuk segera diproses sesuai KUHAP. Kalau dia segera ditahan, kita proses dalam 20 hari. Syukur-syukur dalam satu bulan kita bisa selesaikan berkasnya dan kita limpahkan ke pengadilan. Itu jauh lebih baik dibanding kita menunggu waktu penahannya ditunda-tunda,” kata Alex.

Baca juga: Ditahan KPK, Ini Komentar Idrus Marham

Idrus diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Menurut KPK, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018.

Semua uang itu diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Baca juga: Idrus Marham Enggan Jawab soal Dugaan Uang Suap untuk Golkar

Eni Maulani Saragih sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Baca juga: KPK: Eni Maulani Selalu Lapor Penerimaan Uang ke Idrus Marham

Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni.

Menurut KPK, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap.

Adapun, Idrus dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes Budisutrisno.