Kompas.com - 13/08/2018, 19:28 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai diterima Presiden Jokowi di Istana bersama 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai diterima Presiden Jokowi di Istana bersama 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penggunaan politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019. Menurut Haedar, perlu ada regulasi agar politik identitas dapat diminimalisir pada Pilpres 2019.

"Perlu dibicarakan lagi bagaimana sistem kita relatif tak bisa memberi ruang kepada politik identitas," ujar Haedar saat ditemui di Lantai 5, Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/8/2018).

Meski demikian, Haedar menegaskan politik identitas tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sebab, identitas pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih memegang adat istiadat sangat kuat.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

Oleh sebab itu, regulasi yang Haedar maksud, yakni bagaimana politik identitas justru tidak berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus berdampak positif.

"Politik identitas itu menjadi culture positif untuk meneguhkan ke-Indonesia-an kita. Karena tidak mungkin dihilangkan politik identitas itu. Bagaimana juga politik identitas itu juga memperoleh akomodasi yang rasional dalam konteks kebangsaan kita," lanjut dia.

Menurut Haedar, penggunaan politik identitas di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Di sisi satu, aktor politik menjadikan politik identitas sebagai alat untuk mendongkrak elektoral. Tapi di sisi lain, sejumlah kelompok primordial menjadikan itu sebagai bahan transaksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pembeli dan penjual itu ketemu. Jadi aktor-aktor politik memerlukan politik identitas untuk suara, untuk elektoral. Sebaliknya juga kelompok primordial itu menjadikan agama, suku, ras, golongan sebagai alat untuk transaksi," ujar Haedar.


Kompas TV Isu politik identitas saat ini semakin menurun, bahkan isu ini jauh dibawah isu ekonomi, dengan demikian ekonomi menjadi sebuah masalah yang sangat dominan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Nasional
Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Nasional
Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Nasional
Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Nasional
Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.