Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Buat Regulasi untuk Tekan Politik Identitas

Kompas.com - 13/08/2018, 19:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penggunaan politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019. Menurut Haedar, perlu ada regulasi agar politik identitas dapat diminimalisir pada Pilpres 2019.

"Perlu dibicarakan lagi bagaimana sistem kita relatif tak bisa memberi ruang kepada politik identitas," ujar Haedar saat ditemui di Lantai 5, Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/8/2018).

Meski demikian, Haedar menegaskan politik identitas tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sebab, identitas pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih memegang adat istiadat sangat kuat.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

Oleh sebab itu, regulasi yang Haedar maksud, yakni bagaimana politik identitas justru tidak berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus berdampak positif.

"Politik identitas itu menjadi culture positif untuk meneguhkan ke-Indonesia-an kita. Karena tidak mungkin dihilangkan politik identitas itu. Bagaimana juga politik identitas itu juga memperoleh akomodasi yang rasional dalam konteks kebangsaan kita," lanjut dia.

Menurut Haedar, penggunaan politik identitas di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Di sisi satu, aktor politik menjadikan politik identitas sebagai alat untuk mendongkrak elektoral. Tapi di sisi lain, sejumlah kelompok primordial menjadikan itu sebagai bahan transaksi.

"Pembeli dan penjual itu ketemu. Jadi aktor-aktor politik memerlukan politik identitas untuk suara, untuk elektoral. Sebaliknya juga kelompok primordial itu menjadikan agama, suku, ras, golongan sebagai alat untuk transaksi," ujar Haedar.


Kompas TV Isu politik identitas saat ini semakin menurun, bahkan isu ini jauh dibawah isu ekonomi, dengan demikian ekonomi menjadi sebuah masalah yang sangat dominan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com