Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

Kompas.com - 02/08/2018, 18:21 WIB
Wapres Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat berkunjung ke Lombok Tengah dalam acara Rembuk Desa mengatasi Stunting atau anak tumbuh kerdil. KOMPAS.com/Fitri RachmawatiWapres Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat berkunjung ke Lombok Tengah dalam acara Rembuk Desa mengatasi Stunting atau anak tumbuh kerdil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, politik identitas selalu ada di negara-negara demokrasi.

Namun di Indonesia, politik identitas tersebut tidak separah yang dibicarakan masyarakat sebagai dampak dari keriuhan Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.

"Politik identitas itu ada di semua negara demokrasi, bukan hanya di Indonesia. Banyak orang salah kaprah, seakan-akan Pilkada Jakarta itu menyebabkan perpecahan, ada suatu politik identitas yang besar," ujar Wapres Kalla dalam Diskusi Business Lunch "Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik" di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (2/8/2018), seperti dikutip Antara.

"Memang itu terjadi, tetapi tidak separah apa yang dikatakan, dengan contoh (Pilkada) Jakarta," tambah Kalla.

Wapres menjelaskan, berdasarkan data hasil pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, pemilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat waktu itu, justru lebih banyak non-Kristiani.

Hal itu terlihat dari persentase pemilih non-Islam di DKI Jakarta sebanyak 21 persen, sementara perolehan suara Ahok-Djarot mencapai 43 persen.

"Di DKI, pemilih non-Islam yang sekiranya memilih Ahok, walaupun tidak, itu cuma 21 persen; tetapi warga DKI yang memilih Ahok kan 43 persen. Jadi lebih banyak pemilih Islam yang memilih Ahok dibandingkan pemilih non-Islam. Berarti, sebenarnya, tidak ada, tidak terbelah ini, politik identitas," jelas Wapres Jusuf Kalla.

Selain itu, Wapres juga mencontohkan kondisi politik identitas yang terjadi di Amerika Serikat.

Di negeri Paman Sam itu, kata JK, perlu waktu sedikitnya 175 tahun untuk warga Amerika Serikat memiliki presiden beragama Katolik.

"Di AS, yang mayoritas Kristen Protestan, baru memiliki presiden Katolik pertama itu setelah 175 tahun, (John F.) Kennedy. Bahkan, mereka perlu 240 tahun untuk orang kulit hitam bisa jadi Presiden (Barack Obama)," tutur Wapres.

Oleh karena itu, menjadi lumrah apabila presiden di Indonesia umumnya adalah orang bersuku Jawa, karena 60 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Presiden kita umumnya dari Jawa, ya itu karena 60 persen penduduk Indonesia itu di Jawa; maka akan terjadi (orang memilih) orang yang dia kenal," ujarnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X