Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Identitas dan Isu Negatif Diprediksi Menguat pada Pilpres 2019

Kompas.com - 23/05/2018, 10:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pelaksanaan Pilpres 2019 akan diwarnai dengan perang isu negatif dan politik identitas.

Qodari khawatir perkembangan ini akan menguat dan bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat.

Ia mencontohkan, isu-isu aktual seperti kesenjangan ekonomi, tenaga kerja asing dan hutang negara yang dianggap besar akan berpengaruh terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo selaku petahana.

"Saya melihat faktor isu-isu aktual seperti kesenjangan, TKA, itu punya kaitan yang cukup kuat dengan elektabilitas," kata Qodari dalam diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Jadi, misalnya ada yang mengatakan banyak TKA dari China itu kecenderungannya mendukung kepada Prabowo, dan sebaliknya yang mengatakan tidak itu mengarah ke Jokowi," ujar dia.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Tinggi, Politisi PDI-P Sebut Politik Identitas Tak Laku

Di sisi lain, kata Qodari, sebagian kecil publik juga masih memercayai Jokowi merupakan pendukung Partai Komunis Indonesia, kaki tangan asing, hingga kaki tangan China.

Qodari melihat pertentangan semacam itu akan mengeras pada Pilpres 2019 nanti.

Ia menilai, meskipun publik mengutamakan figur dan kinerja dalam memilih seorang calon, faktor isu-isu negatif juga bisa menjadi faktor dominan yang bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat.

"Di satu sisi ini karena masyarakat dan juga penggunaan medsos yang membuat isu semacam itu tersebar lebih tinggi intensitasnya. Secara global isu semacam ini kan juga sudah naik, bukan cuma terjadi di Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu, Qodari mengimbau agar publik bisa menyikapi secara bijak berbagai isu-isu yang berkembang.

Di sisi lain, ia juga mengimbau agar para calon yang bertarung pada Pilpres 2019 nanti bisa menghindari berbagai blunder yang mengancam elektabilitas. Para calon harus bisa mengelola isu dan persoalan yang ada dengan baik.

"Karena kita melihat ada unsur personal dan unsur emosinya (pemilih) kental sekali. Kalau salah manuver berbahaya," kata dia.

Kompas TV Menurut survei INES, elektabilitas Jokowi hanya 27,2 persen. Sementara elektabilitas Prabowo mencapai 50,2 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com