Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ingin Capres dan Cawapres Dibahas Bersama-sama dalam Berkoalisi

Kompas.com - 27/07/2018, 11:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, saat ini komunikasi dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat masih bersifat cair.

Hidayat menekankan, pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden sebaiknya dibahas bersama-sama. Hal itu dinilainya sebagai langkah bijak ketika ingin berkoalisi.

"Dan itu harapan saya dari awal untuk menghadirkan koalisi kemudian memungkinkan semuanya terakomodasi. Tapi, siapa yang menjadi capres, siapa yang jadi cawapres, kan perlu dibicarakan bersama," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Ia mencontohkan, sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak memaksakan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres merupakan hal yang patut diapresiasi.

"Kita harus menghormati pernyataan Pak SBY yang mengatakan tidak memaksakan untuk AHY (sebagai cawapres)," kata Hidayat.

Baca juga: Demokrat Bergabung, PKS Makin Yakin 2019 Ganti Presiden

Namun, Hidayat menjelaskan, partainya akan terus berupaya memperjuangkan sembilan nama capres dan cawapres dari internal PKS. Hidayat juga menyatakan partainya siap jika sembilan nama yang ditawarkan tak dipilih.

"Ya saya berharap semuanya legawa ya bukan hanya PKS ya tapi semuanya legawa untuk menerima hasil keputusan bersama oleh partai berkoalisi nantikan keputusan apa nanti kita belum ketahui," kata dia.

Baca juga: Demokrat Lakukan Penjajakan dengan PKS soal Pilpres 2019

Hidayat menekankan bahwa semuanya akan bergantung pada kesepakatan bersama dengan mitra koalisi nanti. Ia menghargai sikap Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat yang saling berkomunikasi satu sama lain.

"Nanti yang disepakati siapa ya kita sepakati bersama. Tapi sampai hari ini pertemuan kan masih bilateral nih antara Gerindra dengan Demokrat, Demokrat dengan PAN, Gerindra dengan PKS, Demokrat sudah mnegontak PKS untuk ketemu," kata dia.

"Nanti kan perlu ada pertemuan bersama untuk kita bahas bersama siapa yang memang pas untuk kita sepakati sebagai capres siapa cawapresnya," tuturnya.

Kompas TV PKS membahas kondisi politik nasional terkini termasuk sikap jelang pileg dan pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com