Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Lakukan Penjajakan dengan PKS soal Pilpres 2019

Kompas.com - 26/07/2018, 18:34 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menuturkan, partainya terus membuka komunikasi dengan semua partai politik, tak terkecuali dengan Partai Keadilan Sosial (PKS).

Dalam waktu dekat, kata Didi, pihaknya telah mempersiapkan pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membicarakan koalisi pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Pertemuan dengan PKS merupakan kelanjutan dari pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Ya kita tunggu (pertemuan dengan PKS), kami akan membuka seluas-luasnya komunikasi,” ujar Didi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Romy: Info Tepercaya, SBY Ajukan AHY Jadi Cawapres Jokowi

Menurut Didi, sampai saat ini Partai Demokrat dan partai lain dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto terus melakukan komunikasi. Nantinya, lanjut Didi, kemungkinan pembentukan koalisi bukan hanya dengan Gerindra.

Didi menyatakan belum saatnya membicarakan pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang akan diusung.

“Koalisi ini tidak hanya dengan Gerindra mengingat Gerindra sudah membangun komunikasi dengan PKS dan PAN,” tutur Didi.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

“Tentu semua harus berbicaralah bersama-sama, bisa duduk bersama-sama saling berbicara dalam posisi yang equal dengan mengedepankan ide-ide dan pemikiran bagi bangsa ini,” sambung Didi.

SBY sebelumnya mengaku akan melakukan pertemuan dengan PAN dan PKS usai bertemu Prabowo pada Selasa lalu. Kemudian, kemarin malam SBY telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Adapun, Partai Demokrat dan Partai Gerindra disebut akan melakukan pertemuan-pertemuan lain untuk membahas secara detail dan teknis mengenai persiapan koalisi.

Kompas TV Manuver Demokrat memang semakin kencang mendekati waktu pendaftaran capres cawapres untuk Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com