Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Abraham Samad untuk Maju Pilpres 2019 dan Kisahnya pada 2014

Kompas.com - 25/05/2018, 07:39 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Abraham Samad sudah muncul di bursa calon wakil presiden sejak Pilpres 2014 lalu. Abraham yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sama-sama dilirik oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Awalnya, Abraham menolak kemungkinan untuk maju pada pilpres dan mengaku hanya ingin menjadi ketua KPK hingga masa jabatannya berakhir.

Setelah pensiun nanti, Abraham mengaku akan pulang kampung ke Makassar. Mantan aktivis ini menyebut bahwa menjadi ketua KPK merupakan panggilan hati.

Namun, pernyataannya kemudian berubah. Belakangan, Abraham mengaku akan mempertimbangkan untuk maju dalam pilpres.

Baca juga: Pesan Abraham Samad Sebelum Lengser sebagai Pimpinan KPK

Ia mengatakan bahwa tidak bisa menolak jika takdir membawanya untuk maju. Abraham akan meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu dengan melakukan shalat istikharah.

"Jadi ketua KPK, jadi capres dan cawapres adalah takdir Tuhan, sebagai manusia biasa. Manusia tidak bisa mengatur dan menolak takdir," kata Abraham jelang Pilpres 2014 itu.

Namun, takdir saat itu belum membawa Abraham menjadi cawapres. Pada akhirnya, Prabowo Subianto lebih memilih menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Sementara, Jokowi akhirnya menggandeng mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Samad vs PDI-P

Tak lama setelah Jokowi-JK terpilih dan dilantik, hubungan Abraham Samad dengan PDI-P memanas. Pemicunya adalah langkah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.

Padahal, mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu sudah diajukan oleh Jokowi kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menuding penetapan tersangka itu dilakukan karena Abraham Samad sakit hati tidak terpilih sebagai cawapres Jokowi.

Baca juga: Bersaksi di Sidang Praperadilan, Hasto Kembali Sebut Abraham Geram kepada Budi Gunawan

Hasto juga membeberkan manuver Abraham Samad melakukan lobi untuk menjadi cawapres Jokowi. Menurut Hasto, setidaknya ia sudah melakukan pertemuan enam kali dengan Abraham. Setiap pertemuan, Abraham selalu mengenakan topi dan masker.

Hasto menyebutkan, saking "ngebetnya" Abraham ingin menjadi cawapres Jokowi, dia membuat skenario pertemuan dengan Jokowi di ruang VVIP Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.

Abraham juga merancang agenda pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK yang lain, yakni Hendropriyono dan sejumlah nama yang kini menjadi menteri pada Kabinet Kerja.

Namun, setelah Jokowi dan koalisi memutuskan JK sebagai cawapres, Hasto akhirnya kembali bertemu Abraham untuk menyampaikan kabar itu.

"Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan'. Dia juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'," ujar Hasto.

Baca juga: KPK: Hasto Hanya Berasumsi di Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Menurut Hasto, ada nada kekecewaan dari pernyataan Abraham. Merespons pernyataan Hasto, pimpinan KPK saat itu segera menggelar rapat untuk mengonfirmasi cerita yang disampaikan Hasto di media massa.

Melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Abraham mengatakan bahwa tudingan Hasto adalah fitnah.

"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi.

Pilpres 2019

Kini, menjelang Pilpres 2019, Abraham Samad kembali bergerilya untuk bisa maju dalam pilpres. Posisinya yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK membuatnya lebih bebas bermanuver.

Ia mulai menggalang dukungan relawan di Palembang dan Makasar.

Baca juga: Setelah Palembang, Abraham Samad Dideklarasikan Capres 2019 di Makassar

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com