Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Wapres Kalla Terkait Kerusuhan di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 12:55 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di Markas Komando Brigade Mobil Polri atau Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa malam (8/5/2018).

"(Semoga) bisa selesai cepat. Memang ada sedikit keributan di situ, tapi saya yakin polisi dapat menyelesaikan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Kalla tidak yakin kerusuhan yang terjadi markas pasukan elite Polri tersebut merupakan bagian daripada aksi terorisme.

"Bukan soal terorismenya, mungkin ada masalah-masalah (lain)," ujar Kalla.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Tak Sebarkan Video Kerusuhan di Mako Brimob

Kalla pun menyebut tak perlu bantuan dari TNI untuk mengatasi kericuhan di Mako Brimob.

"Brimob itu kan punya pasukan khusus, gegana, macam-macam, pasti bekerja di situ. Mereka sedang mengerjakan (itu)," kata Kalla.

Wapres Kalla juga meminta untuk segera dilakukan evaluasi pasca-kerusuhan yang terjadi dan menyebabkan sejumlah polisi mengalami luka-luka tersebut.

"Apa pun masalahnya pasti dievaluasi. Insya Allah kita selesaikan," ujar Kalla.

Seperti diketahui, terjadi keributan di dalam rutan yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5/2018) malam. Beberapa petugas terluka dalam insiden ini.

Sementara itu, belum diketahui pasti apakah ada yang terluka dari pihak tahanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengungkapkan bahwa insiden tersebut berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian karena masalah makanan.

Baca juga: Polri: Sepele, Pemicu Keributan di Mako Brimob Hanya karena Makanan

Ada pihak keluarga narapidana terorisme yang sedang berkunjung menolak pemeriksaan atas makanan yang dibawanya.

Padahal, sesuai prosedur, seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

Kompas TV Polri juga mengimbau warga tidak langsung percaya akan foto ataupun video yang berseliweran di media sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com