Saat Wiranto Berguyon soal Kelompok Garis Keras dan Garis Lembek...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bercerita bahwa dirinya sering kali diundang untuk memberikan sambutan dan membuka berbagai acara seminar dan kongres.

Biasanya Wiranto hanya memenuhi undangan dari pihak-pihak yang bergerak di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Namun, Wiranto merasa sungkan jika diundang oleh pihak-pihak yang bergerak di luar bidang kapasitasnya.

(Baca juga: Darmin Sebut Tarif Impor Baja AS Tantangan bagi Indonesia)

Seperti hari ini, Kamis (19/4/2018), Wiranto diundang untuk membuka seminar yang digelar Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) di Hotel Bidakara, Jakarta.

"Saya memyampaikan terima kasih dan terhormat dapat diundang. Ya, sebenarnya saya tidak mau masuk wilayah orang lain. Lalu, dijelaskan visi dan misi asosiasi masyarakat baja Indonesia, saya putuskan hadir pagi hari ini," kata Wiranto di sela-sela sambutannya.

Wiranto merasa, hari ini ia sedang berhadapan dengan kelompok garis keras. Namun, bukan kelompok garis keras secara ideologi, melainkan kelompok garis keras dari pelaku industri baja seluruh Indonesia.

"Saya berhadapan dengan kelompok garis keras, bukan ideologinya, melainkan produksinya keras karena baja. Kalau saya hadir di asosiasi perusahaan roti, saya bertemu masyarakat garis lembek. Ha-ha-ha," ujar Wiranto disambut gelak tawa peserta.

(Baca juga: Malaysia Kembalikan Status Tarif Istimewa atas Ekspor Baja Indonesia)

Wiranto berpesan, industri baja Indonesia berperan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab, infrastruktur juga berperan untuk menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman keamanan yang bersifat multidimensional.

"Kita jadi rawan. Oleh karena itu, kebijakan Presiden tepat, kita membangun dari pinggiran untuk menembus daerah-daerah terisolasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran," ucapnya.

Dengan demikian, pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, pos lintas batas, serta gedung pendidikan dan kesehatan membutuhkan dukungan industri baja nasional.

"Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia harus membantu pemerintah. Kita juga ingin industri baja dalam negeri harus kita bangkitkan, ekpor dan impor seimbang. Kalau bisa harus lebih kuat. Ini kan harus kita cermati," ujarnya.

(Baca juga: Lebih Kuat dari Baja, Kayu Super Ini Mampu Menahan Peluru)

Ia memastikan bahwa sektor industri baja nasional telah menjadi salah satu prioritas nasional. Jadi, ia berharap, industri baja nasional bisa mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan bijak.

"Dalam persaingan global, industri baja merupakan industri vital. Kita tahu bahwa dagang itu, kan, bebas, tentu produksi negara lain akan melebar ke mana-mana, termasuk Indunesia. Kalau kita bicara masalah industri baja, kita harus mandiri," katanya.

Ia pun berharap agar pelaku usaha selalu fokus pada persoalan substansial. Dengan demikian, para pengusaha bisa memberikan gagasan dan solusi yang nyata, realistis, dan rasional dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia.