Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2019, Ketum Golkar Enggan Komentar

Kompas.com - 16/04/2018, 14:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua  Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi wacana duet Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Itu kan katanya wartawan, silakan saja dilanjut. Golkar tidak menanggapi karena partai berbeda," ujar Airlangga saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Airlangga menegaskan, saat ini Partai Golkar belum membahas siapa saja tokoh yang akan diusulkan menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Dikaji sesuai  dengan  waktunya. Termasuk siapa saja," kata Airlangga.

(Baca juga: Survei Median: Prabowo Ditinggal Pendukungnya jika Berpasangan dengan Jokowi)

Partai berlambang beringin tersebut akan membahas cawapres pendamping Jokowi usai Pilkada Serentak 2018 rampung.

"Nama (cawapres Jokowi) akan kami bahas nanti, setelah Pilkada. Kami konsisten (akan membahas) setelah Pilkada," ujar Airlangga.

Kabar Jokowi menawarkan posisi cawapres kepada Prabowo memang sudah muncul ke publik.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengeluarkan sejumlah pernyataan yang membenarkan tawaran itu.

Di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy, membeberkan upaya Jokowi "mendekati" Prabowo sejak November 2017.

(Baca juga: PKS: Kasihan Gerindra Kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi)

Romy mengatakan, Jokowi telah dua kali bertemu Prabowo pada November 2017 untuk menjajaki posisi cawapres.

Menurut Romy, Prabowo mengapresiasi tawaran tersebut. Bahkan, Prabowo merespons positif tawaran tersebut dengan mengirimkan utusannya beberapa waktu lalu untuk menanyakan kepastian kepada Jokowi.

Namun, belum ada persetujuan dari lima ketua umum parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Romy mengaku setuju dengan pilihan Jokowi. Sementara itu, ketua umum parpol lainnya belum memberikan kepastian.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Hendrawan Supratikno membenarkan pernyataan Romy.

"Sebab, platform ke depan, persatuan nasional lebih penting dibandingkan dengan siapa yang akan jadi presiden. Itu sebabnya muncul salah satu pandangan seperti itu (memasangkan Jokowi dan Prabowo)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

(Baca juga: Gerindra: Tawari Prabowo Cawapres, karena Jokowi Takut Kalah)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com