Kompas.com - 14/04/2018, 11:00 WIB
Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016). Kementerian Sekretaris NegaraPresiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade meyakini ada motif tersembunyi di balik keinginan Presiden Joko Widodo menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang.

Andre menilai, hal ini tak terlepas dari elektabilitas Jokowi sebagai petahana yang masih stagnan di bawah 40 persen dalam berbagai survei.

Ini menunjukkan bahwa 60 persen rakyat ingin mengganti Presiden. Kondisi ini berbanding terbalik denhan Susilo Bambang Yudhoyono di 2009. Setahun sebelum pilpres, elektabilitas SBY sudah stabil di atas 60 persen.

"Makanya, kubu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya karena kalau rematch pak Jokowi akan kalah," kata Andre kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

Andre menegaskan bahwa Prabowo tidak tergoda dengan tawaran Jokowi tersebut. Menurut dia, tawaran itu langsung ditolak dan Prabowo pada akhirnya tetap memutuskan tetap maju sebagai capres.

Pada rapat koordinasi Partai Gerindra 11 April lalu, Prabowo menyatakan dirinya siap menerima mandat dari kader Gerindra untuk maju di pilpres 2019 mendatang.

"Pak Prabowo sudah memberikan keputusan tidak menerima itu, ya sudah dan Pak Prabowo menyampaikan mari kita berjumpa di Pilpres 2019," kata Andre.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, alasan utama Presiden Joko Widodo ingin menggandeng Prabowo sebagai cawapres adalah untuk menjaga persatuan

Ia mengungkapkan, saat menawari Prabowo sebagai cawapres, Jokowi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik.

"Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama," kata Romajurmuziy alias Romi, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Ia memaklumi kekhawatiran Jokowi. Menurut dia, dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar serentak dan yang diikuti sekitar 320.000 calon anggota legislatif (caleg), potensi perpecahan bisa terjadi jika Jokowi dan Prabowo kembali berhadapan.

Alasannya, masing-masing caleg akan mengampanyekan Jokowi dan Prabowo sekaligus karena waktu pencoblosan pileg dan pilpres berbarengan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.