JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa kritik keras Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais adalah hal yang biasa.
Amien sebelumnya menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah suatu pembohongan.
"Kalau tidak mengkritik itu bukan Pak Amien Rais. Kritiknya kadang-kadang luar biasa," ujar Kalla ketika ditemui di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018).
Apalagi, menurut Kalla, sejak era reformasi Amien Rais konsisten melayangkan kritik pedasnya kepada pemerintah.
"Seperti (era) reformasi, bagaimana pun salah satu sumbangan (Amien Rais) kritikan yang keras," ucap Kalla.
(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)
Kalla juga mengajak semua pihak untuk meredam silang pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Amien Rais.
Dengan demikian, Kalla berharap baik Amien dan Luhut dapat ikut menyuarakan persatuan, sehingga prediksi bahwa Indonesia akan bubar pada 2030 tidak terjadi.
"Ini kita sayangkan. Mari kita redamkan, menjaga persatuan supaya tidak terjadi seperti yang digambarkan (ramalan Indonesia bubar 2030)," kata Kalla.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien dalam sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/3/2018).
(Baca juga: Tiga Tahun Jokowi-JK, Reforma Agraria Dinilai Belum Berjalan)
Pernyataan Amien itu pun lantas ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengaku heran terhadap seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah. Bahkan, Luhut mengancam akan membongkar dosa tokoh senior di masa lalu yang asal-asalan mengkritik pemerintah.
Meski Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais.
(Baca: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah)