Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: Pemerintah Tak Perlu Emosional Tanggapi Kritik Amien Rais

Kompas.com - 21/03/2018, 23:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta pemerintah tak emosional menanggapi kritik yang dilayangkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amiem Rais terkait reforma agraria.

Ia menilai Amien merupakan tokoh bangsa yang kerap menyampaikan sejumlah pemikiran kritis kepada semua pihak. Bahkan, kata Zulkifli, dari zaman Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Amien juga kerap melayangkan kritik.

"Saya kira pemerintah kalau dikritik apalagi (sama) Pak Amien, pemerintah tidak perlu tanggapi secara emosional," kata Zul, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Baca juga : PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat

Zul pun merasa saat ini Presiden Jokowi santai saja menanggapi kritik Amien dan tidak tersinggung sedikitpun sebab ia meyakini Jokowi seorang demokrat yang menghargai kritik terhadap dirinya.

Ia menambahkan, pihak yang dikritik Amien cukup menanggapinya dengan memberikan data terkait apa yang sudah dab belum dikerjakan sehingga semua menjadi jelas.

Baca juga : Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

"Pak Presiden saya kira seorang demokrat sejati, Pak Presiden paham betul bahwa demokrasi dan menyampaikan pendapat dan seterusnya itu, memahami soal seperti ini," papar Zul.

"Bagus juga beberapa menteri saya lihat menyampaikan data ini tidak betul. Ada yang betul dan sebagiannya jadi tidak emosi tapi disampaikan apa yang udah dilakukan apa yang belum dilakukan. Saya kira itu itu lebih bak," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram dengan kritik yang ditujukan kepada pemerintah, kerap tak didasari data yang tepat alias asal-asalan.

Dia pun menyinggung salah satu tokoh senior yang menuding pemerintah di bawah Presiden Jokowi tengah membohongi rakyat dengan membagikan sertifikat tanah. Dia pun mengancam akan membongkar dosa-dosa para pengkritik pemerintah yang asal bunyi tersebut.

Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat. "Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/17062691/geram-luhut-ancam-bongkar-dosa-orang-yang-asal-kritik-pemerintah. Penulis : Ihsanuddin Editor : Diamanty Meiliana Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/17062691/geram-luhut-ancam-bongkar-dosa-orang-yang-asal-kritik-pemerintah. Penulis : Ihsanuddin Editor : Diamanty Meiliana

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/17062691/geram-luhut-ancam-bongkar-dosa-orang-yang-asal-kritik-pemerintah.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Kompas TV Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo penuh kebohongan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com