Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Ancaman Luhut Tak Mewakili Sikap Presiden

Kompas.com - 21/03/2018, 14:23 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, statement Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang akan mencari dosa-dosa Amien Rais, tidak mencerminkan sikap Presiden Joko Widodo.

"(Ancaman) Pak Luhut menurut saya tidak mewakili sikap Presiden. Ini perlu digarisbawahi," kata Johan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Hal ini disampaikan Johan sekaligus untuk menjawab kritik yang disampaikan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi kegeraman Luhut terhadap Amien Rais, SBY meminta pemerintah tidak arogan dalam menanggapi kritik.

(Baca juga: Hanafi Rais: Pak Amien Suarakan Kritik Berdasarkan Rasa Keadilan)

 

Namun, Johan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah arogan dalam menanggapi kritik, karena pernyataan Luhut itu tidak mewakili sikap Presiden ataupun pemerintah.

"Tidak mencerminkan sikap presiden atau sikap pemerintah. Itu lebih kepada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampaiannya seperti itu. Pak Amien Rais juga kan begitu kan gayanya. Blak-blakan," kata Johan.

Johan juga menegaskan bahwa pernyataan Luhut itu disampaikan dalam sebuah seminar. Di seminar itu, Luhut bicara panjang lebar mengenai pencapaian pemerintah di bidang Kemaritiman.

Sementara, bagian kegeraman Luhut yang akan mencari dosa Amien Rais disampaikan di akhir pidato.

"Teman teman (wartawan) saya minta jangan melihat secara parsial. Harus dilihat konteksnya secara panjang lebar. Jangan hanya kemudian yang dibuat 'saya akan mencari dosa-dosamu' itu," ucap Johan.

(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Siap Fasilitasi Debat Terbuka Luhut Vs Amien Rais)

 

Luhut sebelumnya geram dengan seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasihsertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.

Luhut pun mengancam akan membongkar dosa tokoh senior yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah dia.

Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais. Sebab, sebelumnya Amien sempat bicara bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

Kompas TV Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com