Kompas.com - 19/10/2017, 15:54 WIB
Konferensi pers Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis dari berbagai bidang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menyentuh reformasi di bidang agraria.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, salah satu masalah yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah saat ini adalah penyelesaian konflik agraria.

Menurut dia, banyak tanah petani yang dirampas secara sepihak oleh pihak swasta dan korporasi.

"Pemerintahan Jokowi meluncurkan reforma agraria, tapi tidak ada penyelesaian konflik agraria. Membagi tanah tanpa menyelesaikan konflik, sama seperti macan ompong," kata Asfinawati dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(Baca juga: Pemerintah Ingin Reforma Agraria Tidak Seperti Bagi-bagi Lahan)

Sebagai contoh, Asfinawati mengatakan, selama ini terjadi konflik bertahun-tahun yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara. Namun, tidak ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Asfinawati, bukannya memerintahkan jajaran di bawahnya untuk bertindak, Jokowi malah menghindar dan menyebut bahwa penyelesaian konflik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Asfinawati mengatakan, reforma agraria yang digaungkan pemerintah malah menimbulkan kontradiksi.

"Percepatan pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, tapi itu perlu dipertanyakan. Itu untuk rakyat atau untuk pemodal?" kata Asfinawati.

(Baca juga: Komite Agraria Minta KPK Telusuri Korupsi Terkait Pemberian Izin)

Menurut Asfinawati, pembangunan infrastruktur di beberapa tempat justru melanggar hak atas tanah, air, udara dan lingkungan hidup yang sehat.

Di beberapa tempat, ada pembangunan bandara, pembangkit listrik dan jalan tol yang mengkonversi tanah garapan jadi non-pertanian.

"Misalnya di Semarang, di wilayah Kendeng, sampai sekarang tidak bisa diselesaikan meski ada putusan Mahkamah Agung," kata Asfinawati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Nasional
Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Nasional
Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

Nasional
5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57

5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57

Nasional
Kemenkes Ungkap 160 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 9 Provinsi, Ini Sebarannya

Kemenkes Ungkap 160 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 9 Provinsi, Ini Sebarannya

Nasional
AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X