Tiga Tahun Jokowi-JK, Reforma Agraria Dinilai Belum Berjalan

Kompas.com - 19/10/2017, 15:54 WIB
Konferensi pers Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis dari berbagai bidang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menyentuh reformasi di bidang agraria.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati mengatakan, salah satu masalah yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah saat ini adalah penyelesaian konflik agraria.

Menurut dia, banyak tanah petani yang dirampas secara sepihak oleh pihak swasta dan korporasi.

"Pemerintahan Jokowi meluncurkan reforma agraria, tapi tidak ada penyelesaian konflik agraria. Membagi tanah tanpa menyelesaikan konflik, sama seperti macan ompong," kata Asfinawati dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(Baca juga: Pemerintah Ingin Reforma Agraria Tidak Seperti Bagi-bagi Lahan)

Sebagai contoh, Asfinawati mengatakan, selama ini terjadi konflik bertahun-tahun yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara. Namun, tidak ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Asfinawati, bukannya memerintahkan jajaran di bawahnya untuk bertindak, Jokowi malah menghindar dan menyebut bahwa penyelesaian konflik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Asfinawati mengatakan, reforma agraria yang digaungkan pemerintah malah menimbulkan kontradiksi.

"Percepatan pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, tapi itu perlu dipertanyakan. Itu untuk rakyat atau untuk pemodal?" kata Asfinawati.

(Baca juga: Komite Agraria Minta KPK Telusuri Korupsi Terkait Pemberian Izin)

Menurut Asfinawati, pembangunan infrastruktur di beberapa tempat justru melanggar hak atas tanah, air, udara dan lingkungan hidup yang sehat.

Di beberapa tempat, ada pembangunan bandara, pembangkit listrik dan jalan tol yang mengkonversi tanah garapan jadi non-pertanian.

"Misalnya di Semarang, di wilayah Kendeng, sampai sekarang tidak bisa diselesaikan meski ada putusan Mahkamah Agung," kata Asfinawati.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X