Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Kalau Lawan "Ngos-ngosan", Jokowi Bisa Jadi Calon Tunggal

Kompas.com - 16/03/2018, 19:26 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menilai, kemungkinan calon tunggal dalam Pilpres 2019 masih bisa terjadi.

Apalagi, tutur dia, muncul wacana calon tunggal yang hanya memunculkan nama Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

"Wacana calon tunggal sekarang sudah lebih menggeliat," ujar Budi dalam acara diskusi ParaSyndicate di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

"Saya enggak tahu pesaing atau sahabat 'sebelah sana' (pesaing Jokowi) mau maju lagi (atau tidak). Saya enggak tahu juga. Kalau ngos-ngosan, bisa juga calon tunggal, kan," kata dia.

 

(Baca juga: Demokrat: Upaya Jadikan Jokowi Calon Tunggal Ada Sejak Pembahasan RUU Pemilu)

Bagi Budi, bukan berarti Projo memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga mengatakan ada kemungkinan Pilpres 2019 hanya Jokowi yang maju.

Apalagi, tutur dia, pada 2019 nanti pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar secara bersamaan. Ini adalah kali pertama kedua gelaran itu dilaksanakan berbarengan.

Akibatnya, kata Budi, partai-partai akan sulit membagi konsentrasi antara pileg dan pilpres.

"Daripada buang-buang tenaga capres dan cawapres, ya sudah pileg saja. Ini kan kemungkinan yang menurut saya sangat mungkin," kata dia.

(Baca juga: Pengamat: Jokowi Belum Tentu Menang meski Jadi Calon Tunggal)

Budi menuturkan, hingga saat ini elektabilitas Jokowi juga masih berada di atas para pesaingnya. Misalnya, nama lain yang digadang-gadang maju pilpres seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Meski begitu, Projo berharap agar calon tunggal tidak terjadi. Ia masih memiliki keyakinan, partai-partai pesaing Jokowi akan mengumumkan nama calon presiden pada waktunya.

Tak hanya itu, Projo juga yakin Jokowi akan memilih cawapres yang pas untuk mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2019.

Kompas TV PDI Perjuangan menilai pihak yang menggagas gerakan tolak Jokowi adalah pihak yang tak mampu bersaing secara sehat di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com