Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Upaya Jadikan Jokowi Calon Tunggal Ada Sejak Pembahasan RUU Pemilu

Kompas.com - 09/03/2018, 17:20 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengungkapkan, upaya untuk menciptakan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam pemilihan presiden 2019 bukan baru-baru ini dilakukan.

Menurut dia, upaya itu sudah ada sejak pembahasan revisi undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum, pertengahan tahun 2017 lalu.

"Kalau itu (upaya membuat Jokowi calon tunggal) sih dari sejak pembahasan presidential threshold sudah ada," kata Rachland saat dihubungi, Jumat (9/3/2018).

(Baca juga: Indo Barometer: Tidak Mungkin Calon Tunggal dalam Pilpres 2019)

 Rachland Nashidik.KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Rachland Nashidik.

Caranya adalah menciptakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sehingga parpol harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon.

Fraksi Partai Demokrat bersama Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKS menolak ketentuan ambang batas tersebut, namun kalah suara dengan partai pendukung pemerintah.

Oleh karena itu, Rachland pun tak heran saat mendengar kabar ada utusan Jokowi yang mendekati partai oposisi untuk mengajak berkoalisi di pilpres. Sebab, upaya tersebut sudah dilakukan secara sistematis sejak jauh-jauh hari.

"Yang sistematik di situ adalah upaya eksklusi, agar lawan tanding Pak Jokowi dikurangi maksimal," kata Rachland.

Rachland pribadi mengaku tak tertarik apabila partainya harus bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Menurut saya bergabung dengan koalisi Jokowi tidak menarik. Pak Jokowi tidak mewakili kepentingan bangsa, khususnya kalangan muda, pada masa depan," ujarnya.

(Baca juga: Pengamat: Jokowi Belum Tentu Menang meski Jadi Calon Tunggal)

 

Opsi untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, menurut Rachland, juga sama tidak menariknya.

Rachland menilai akan jauh lebih baik apabila Partai Demokrat membentuk poros ketiga dalam pilpres 2019. Demokrat masih bisa berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional yang belum menentukan pilihan ke Jokowi atau pun Prabowo.

"Saya lebih suka pilihan poros ketiga. Itu lebih mewakili hasrat kita pada keadilan. Dua calon saja, atau apalagi calon tunggal, adalah pameran paling buruk dari hasrat kekuasaan," kata Rachland.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera memberikan sinyal tak akan mendukung Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com