Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik

Kompas.com - 13/02/2018, 08:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama di Indonesia tidak ada kaitannya dengan unsur politik.

"Saya kok belum melihat ke arah sana. Itu hanya kasuistik," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (12/2/2018).

Meski demikian, pemerintah bersama-sama masyarakat harus tetap mengantisipasi hal serupa terulang kembali di masa mendatang. Semua pihak harus meningkatkan kewaspadaannya.

"Karena apapun, setiap warga negara Indonesia punya hak dan mendapatkan perlindungan untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing," ujar Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di 34 provinsi di Indonesia. Tjahjo mendorong agar Forkopimda aktif dalam mengantisipasi penyerangan di rumah ibadah.

Diberitakan, sejumlah tindak kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

(Baca juga: Dedi Mulyadi: Warga di Jabar Jangan Terprovokasi Isu Penyerangan Tokoh Agama)

Seperti diketahui, ada penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al Hidayah KH Umar Bisri bin Sukrowi di Cicalengka, Bandung. Saat tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiaya Umar Bisri, Sabtu (27/1/2018).

Minggu (11/2/2018), orang tidak dikenal menyerang Gereja St Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta saat misa dilaksanakan. Umat yang lagi menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier SJ, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil dari 'by design' kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang Pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut rampung, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.

"Jangan ada spekulasi dulu sebelum kepolisian mengungkap ini, apakah ini merupakan satu rangkaian kejadian yang disengaja, by design oleh kelompok- kelompok tertentu yang akan mengganggu Pilkada, atau merupakan hal-hal yang insidentil situasional. Sedang dijajaki, sedang diselidiki, tunggu," ujar Wiranto di Istana Presiden, Selasa.

Kompas TV Presiden telah memerintahkan pihak kepolisian untuk menindak tegas tindakan intoleran yang ada di Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com